Kejagung Berharap SBY Segera Pilih Wakil Jaksa Agung

Posisi Wakil Jaksa Agung yang ditinggalkan Darmono yang pensiun sejak 1 Juli 2013 lalu masih kosong. Jaksa Agung Basrief Arief berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memilih calon wakil jaksa agung (Waja) Oktober ini. Nama-nama calon sebanyak 3 orang sudah ia serahkan ke presiden.

"Mudah-mudahan pekan ini sudah ada (nama calon Wakil Jaksa Agung)," kata Basrief usai salat Idul Adha di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/10/2013).

Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan sejumlah nama dari struktural Kejagung untuk menduduki posisi kursi orang nomor dua di Korps Adyaksa itu. Menurutnya, nama calon Waja yang dikirim semua berasal dari internal Kejagung.

Basrief pun mengakui sempat keteteran menangani kasus-kasus di Kejagung sepeninggal Darmono.

"Tapi saya betul-betul keteter belum ada penganti Pak Darmono," ucap Basrief

Namun, ia tidak mau merinci 3 nama kandidat wakil jaksa agung yang diserahkan ke Presiden SBY.

Saat ditelusuri, sumber Liputan6.com yang enggan disebutkan identitasnya menyebut pengganti Darmono adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ST Burhanuddin.

"Kemungkinan Pak Jamdatun," ungkap sumber itu.

Selain itu, kandidat lainnya yang cukup kuat adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan. Lantaran, Manan telah 2 kali menjabat ditingkat eselon I, yakni pernah menjabat Kepala Badan Diklat Kejagung, dan kini sebagai Jampidum sekaligus Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

"Bisa saja dia (Mahfud) diangkat sebagai Waja, karena 2 kali eselon I dan lebih senior dari yang lain. Tapi semua tergantung Jaksa Agung yang mengusulkan ke Presiden," ujar sumber itu.

Sementara pascapensiun dini Jamwas Marwan Effendi dikabarkan akan diganti Andhi Nirwanto, yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Ada pula kabar yang menyebut bahwa Presiden SBY menghendaki calon dari luar kejaksaan seperti anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selain itu, Ketua Pusat Peneliti dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf juga difavoritkan.

Saat dikonfirmasi ke Kejagung, Basrief menolak nama Ruhut.

"(Ruhut) nggak lah. Usulan kami diterima," tukas Basrief. (Adi/Sss)