OPINI: Aspek Legal, Dampak Ekonomi dan Realitas Politik Hadang Gebrakan Trump-Musk

Liputan6.com, Jakarta - Pada 20 Januari 2025 lalu, Donald Trump resmi menjadi presiden AS ke-47. Hari-hari pertama pemerintahan Trump ditandai dengan penandatanganan puluhan executive order atau perintah eksekutif, mulai dari pengenaan tarif untuk barang impor dari Kanada, Mexico dan China, pembubaran USAID dan Consumer Financial Protection Bureau, pemecatan 18 inspector general, penangkapan dan deportasi para imigran gelap (undocumented immigrants), hingga pembatalan birthright citizenship atau pengakuan kewarganegaraan AS bagi siapapun yang lahir di AS tanpa memandang warga-negara orang tuanya.

Yang paling menghebohkan tentunya adalah perintah eksekutif terkait pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah Elon Musk yang menciptakan chaos dengan berbagai aksi kontroversialnya—pemecatan ratusan ribu pegawai pemerintah, akses tidak sah terhadap data-data warga dan pegawai pemerintah dan banyak lagi.

Hingga 20 Februari lalu, jumlah perintah eksekutif yang ditandatangani Trump sudah mencapai 72, tertinggi dalam 100 hari pemerintahan AS sejak era Ronald Reagan lebih dari 40 tahun lalu. Namun, meskipun puluhan perintah eksekutif Trump untuk merombak habis pemerintahan AS dan aturan perdagangan luar negeri terkesan sangat ‘garang’, merealisasikannya tidak semudah membalik telapak tangan.

Legalitas, dampak ekonomi dan realitas politik bisa membuat banyak perintah eksekutif tidak mudah untuk dijalankan dan Trump terancam gagal mewujudkan banyak janji kampanyenya. 

Analisis yang dilakukan oleh The New York Times terhadap 38 perintah eksekutif pertama Trump mengungkapkan bahwa banyak di antara perintah eksekutif tersebut disinyalir melanggar konstitusi atau bertentangan dengan statuta tertentu.

Akibatnya, banyak yang dibatalkan seluruhnya atau sebagian oleh pengadilan federal. Misalnya pembubaran USAID dan Consumer Financial Protection Bureau hanya bisa dilakukan oleh Kongres sebagai cabang kekuasaan yang mendirikan keduanya. Pemecatan para inspector general juga mengharuskan presiden memberi tahu Kongres 30 hari sebelum pemecatan dan menyebutkan alasan pemecatan tersebut secara tertulis.

Pembentukan DOGE merupakan hak prerogatif presiden tapi secara legal kementerian baru ini tidak memiliki kewenangan untuk merampingkan dan membubarkan lembaga-lembaga pemerintah AS. Tidak heran jika sejumlah menteri yang baru diangkat Trump meminta para pegawai pemerintah mengabaikan email dari Musk yang meminta mereka memberikan laporan kegiatan dalam seminggu terakhir atau dipecat.

Para menteri tersebut berargumen, DOGE tidak tahu apa-apa tentang tugas keseharian para pegawai di kementerian sehingga hanya atasan mereka yang berhak melakukan penilaian kinerja. Selain itu, secara hukum DOGE tidak berwenang mengakses data pribadi pegawai pemerintah ataupun warga AS lain.

Perintah eksekutif mengenai pembatalan birthright citizenship mungkin yang paling sulit untuk dieksekusi. Aturan ini tertuang dalam konstitusi AS sehingga untuk menghapusnya dibutuhkan amandemen konstitusi. Hal ini hampir mustahil di era politik partisan AS saat ini karena amandemen konstitusi harus disetujui oleh dua pertiga (67%) anggota Senat dan DPR atau dua pertiga (67%) legislatures (anggota Kongres di tingkat negara bagian) dan disahkan oleh tiga perempat (75%) negara bagian.

Sementara Partai Republik sebagai partai pengusung Trump hanya menguasai 53% kursi Senat, 50,6% kursi DPR, 57% kursi legislatures dan 54% kursi gubernur negara bagian. 

Trump bersikukuh bahwa perintah eksekutif terkait pengenaan tarif 25% untuk barang impor dari Kanada dan Meksiko, 10% untuk impor dari China dan tarif resiprokal (setara) untuk barang impor dari negara lain akan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat AS.

Keyakinan ini bertentangan pendapat para pakar ekonomi dan logika masyarakat awam yang percaya bahwa ketika barang impor kena pajak maka harga di pasaran dalam negeri AS akan lebih mahal. Selain itu, dengan volume komoditas yang dipertukarkan antara AS dengan Kanada dan Meksiko mencapai US$1,5 triliun pada 2023, perang tarif antara AS dengan kedua negara tetangganya tersebut memiliki dampak buruk bagi semua pihak.

Apalagi Kanada dan Meksiko merupakan dua destinasi ekspor terbesar untuk beragam produk pertanian dan peternakan AS, yang angkanya masing-masing diperkirakan akan mencapai US$29,2 miliar dan US$29,9 miliar pada tahun 2025. Tindak balasan dari Kanada dan Meksiko berupa tarif impor 25% bagi produk pertanian dan peternakan dipastikan akan membuat para petani dan peternak AS menderita karena harga produk mereka di kedua negara sulit bersaing dengan barang-barang dari negara lain.

Ironisnya mayoritas dari para petani dan peternak yang rata-rata tinggal di kawasan pedesaan adalah pendukung Trump. Menurut Exit Poll CNN, 64% pemilih di pedesaan memilih Trump pada pemilu November 2024 lalu dan hanya 34% memilih Kamala Harris.

Penderitaan para petani dan peternak AS tidak sampai di sana. Perintah eksekutif Trump terkait penangkapan dan deportasi kaum imigran gelap juga membuat mereka menjadi pihak yang paling dirugikan. Mengapa? Hampir separuh pekerja di sektor pertanian AS adalah kaum imigran gelap.

Pendeportasian mereka membuat para pengusaha di sektor pertanian kekurangan tenaga kerja untuk memanen gandum di ladang atau memerah susu di peternakan mereka. Merespons pengenaan tarif terhadap Kanada, Meksiko dan China, asosiasi para petani AS, National Farmers Union, mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan tindakan unilateral Trump tersebut karena yang paling menderita adalah keluarga para petani dan peternak.

Trump sukses menjadi presiden untuk kedua kalinya dengan perolehan suara elektoral 312 vs 226 dan marjin suara popular +1,48%. Kemenangan Trump terutama ditopang oleh kekhawatiran masyarakat AS mengenai kondisi perekonomian di dalam negeri. Kampanye Trump yang menjanjikan harga-harga turun dan masyarakat AS hidup makmur membuatnya sukses maraih dukungan kuat dari hampir semua segmen pemilih.

Keberhasilan Trump menduduki Gedung Putih untuk kedua kalinya diikuti oleh kesuksesan Partai Republik mempertahankan kursi mayoritas di DPR (220 vs. 215 kursi) dan meraih suara mayoritas di Senat (53 vs. 47 kursi). Artinya pada pemilu November 2024 lalu, Partai Republik sukses meraih trifekta politik, yang sangat krusial bagi realisasi seluruh agenda Trump.

Meningkatnya dukungan pemilih dari kalangan minoritas, terutama kaum Hispanik dan kalangan muda terhadap Trump dan Partai Republik pada pemilu 2024 membuat Partai Republik berpotensi untuk mendominasi politik AS dalam jangka panjang. Namun tindakan Trump mengeluarkan puluhan perintah eksekutif dalam rentang waktu singkat yang mengancam kesejahteraan konstituen dan tindakan berlebihan Musk yang telah manciptakan kekacauan di mana-mana membuat masa bulan madu kekuasaan Partai Republik bisa berusia singkat.

Poling terbaru dari CNN/SSRS dan The Washington Post/Ipsos menunjukkan bahwa sebulan setelah pelantikan, job approval Trump memasuki area negatif: masing-masing -5% (47-52) dan -8% (45-53). Dalam survei the Post, 58% responden tidak setuju dengan pemecatan besar-besaran pegawai pemerintah. Sedangkan dalam survei CNN, 62% responden termasuk 47% responden pendukung Partai Republik mengatakan Trump belum berbuat banyak untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Lebih jauh, 69% responden dalam survei the Post meyakini pengenaan tarif terhadap barang-barang impor dari Kanada, Meksiko dan China akan membuat harga barang-barang di dalam negeri menjadi lebih mahal. Menurut kolumnis senior di The New York Times, Ezra Klein, Trump semula diperkirakan akan menjalankan berbagai agendanya secara bertahap, dimulai dengan program-program yang membuatnya populer seperti menurunkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Dengan begitu pihak oposisi (Partai Demokrat) akan semakin lemah dan kebingungan. Dari sana, Trump akan secara perlahan membangun kekuatan untuk menghadapi pemilu sela atau midterm elections dan meningkatkan cengkeramannya atas pemerintah federal melalui tangan Musk. Tapi Trump yang mabuk kekuasaan ternyata tidak siap bermain cantik dengan membangun kekuasaan secara incremental.

Hal ini memberi celah kepada Partai Demokrat untuk memanfaatkan berbagai ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat AS untuk melakukan serangan balik melalui pemilu sela pada November 2026.

Pemilu di tengah-tengah periode kepresidenan ini selalu menjadi mimpi buruk bagi setiap presiden AS yang menduduki Gedung Putih dengan menggenggam trifekta politik. Menurut analisis Senior Political Analyst CNN, Ronald Brownstein, sejak era Jimmy Carter 47 tahun lalu, lima presiden AS menduduki Gedung Putih disertai suara mayoritas di DPR dan Senat.

Tapi partai pengusung kelima presiden tersebut kemudian kehilangan suara mayoritas di DPR dalam pemilu sela dua tahun kemudian, termasuk Trump pada November 2018. Kita tahu yang terjadi selanjutnya waktu itu: Pemerintahan Trump mengalami shutdown pada 22 Desember 2018 – 25 Januari 2019 (35 hari), government shutdown terlama dalam sejarah AS, Trump dimakzulkan oleh DPR pada 18 Desember 2019, dan Trump kalah oleh Joe Biden pada pilpres November 2020. 

Trump yang ‘kemaruk’ saat ini dihadapkan pada situasi ekonomi dalam negeri yang tidak baik-baik saja. Angka inflasi pada Januari 2025 mencapai 3%, tertinggi dalam enam bulan terakhir, Consumer Price Index (CPI) naik 0,5% dari Desember ke Januari dan harga BBM naik 1,8% pada periode yang sama.

Bahkan Dow Jones Industrial Average (DJIA) yang sering dibangga-banggakan Trump trennya menurun, dari US$44.114 poin pada 21 Januari (satu hari setelah Trump resmi dilantik) menjadi US$43.492 pada 24 Februari. Pada Trump periode pertama, DJIA berada di angka US$19.795 ketika Trump diambil sumpah 20 Januari 2017 dan melonjak ke angka US$20.752 pada 24 Februari 2017.

Jika perang tarif membuat para petani dan peternak terpuruk dan harga kebutuhan sehari-hari melambung tinggi, ratusan ribu pegawai terkena PHK, dan kalangan muda yang baru lulus kuliah sulit mendapat pekerjaan akibat efisiensi pemerintahan dan ketidakpastian di sektor swasta, job approval Trump dipastikan akan semakin tergerus.

Akibatnya, Partai Demokrat berpeluang menang telak dalam pemilu Kongres 3 November 2026 dan meningkatkan daya saing di pilpres 7 November 2028, sehingga “musim dingin” politik Partai Demokrat mungkin berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Namun kepresidenan Trump masih belum mencapai seratus hari.  Masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Trump gagal dalam memperbaiki kondisi ekonomi AS. Dengan style politik yang otoriter, Trump bisa saja membuat berbagai gebrakan mengejutkan di bulan-bulan ke depan. Meskipun hal itu memaksa Trump untuk melanggar banyak aturan, hukum dan tatakrama politik yang berlaku!