Mulai 24 Februari, Pembuatan SIM Wajib Lolos Tes Psikologi

Liputan6.com, Sukoharjo - Rencana menghadirkan tes Psikologi untuk pembuatan SIM bukanlah rencana baru, sebelumnya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sudah mulai menerapkannya.

Mengikuti jejak tersebut, Polres Sukoharjo, Jawa Tengah juga akan melakukan hal yang sama mulai 24 Februari mendatang, seperti dilansir Instagram @satpas_sukoharjo, Rabu (12/2/2020).

Dalam UU Tahun 2009 sudah diatur bahwa pembuatan semua jenis SIM harus menggunakan tes psikologi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Sebab, beberapa kecelakaan terjadi karena ada gangguan aspek psikologis dari pengemudi.

“Tertib berlalu lintas adalah budaya warga sukoharjo. Kami menginformasikan kepada masyarakat sukoharjo dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa permohonan SIM BARU/PERPANJANGAN SEMUA GOLONGAN SIM . Mengikuti TES PSIKOLOGI,” tulis akun Instagram tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepolisian Republik Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dilakukan oleh Polri. Kesepatan itu sekaligus membantah wacana yang berkembang penerbitan surat kendaraan tersebut akan diambil alih Kemenhub.

"Saya sudah duduk bicara ketika ratas dengan Menhub Budi Karya. Intinya tidak ada wacana itu dan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri," ungkap Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis di Banten, Selasa (11/2/2020).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui memang ada wacana dari Kemenhub untuk mengambil dua peran. Satu peran di terminal kedua jembatan timbang. Tapi kata dia pihaknya akan duduk bersama membangun komunikasi apakah akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) atau perubahan UU.

"Kami sudah siapkan tim kajian untuk duduk bersama," ungkapnya.

Menhub Budi Karya sebelumnya mengatakan, wacana tersebut seharusnya tak dilakukan. Pasalnya, pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB sudah terstruktur baik oleh Kepolisian RI.

"Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya engga punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana tentang efisiensi dan kompetensi," ujar Budi Karya beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Sehingga, jika terjadi pelanggaran bisa langsung ditindak.

"Saya sudah konsultasi dengan Kapolri saya minta tolong di jembatan timbang terminal kami memiliki keamanan dengan polisi karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya nanti diback up oleh polisi supaya jangan mengganggu tim dari Polri. Dua tempat aja terminal dan jembatan timbang," ucapnya.

Seperti diketahui, revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan penerbitan surat-surat tersebut.