Pramono PDIP: di Beberapa Daerah Aparat Tidak Netral, Kami Dalami

Namun Pram belum mengetahui pasti, daerah mana saja yang pilkadanya diwarnai ketidaknetralan aparat.

oleh Oscar Ferri diperbarui 10 Des 2015, 19:23 WIB
Diterbitkan 10 Des 2015, 19:23 WIB
20150812-Jokowi Pecat Sekaligus Lantik Menteri Baru-Jakarta
Pramono Anung. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PDIP mengaku telah menerima laporan tentang dugaan kecurangan dalam pilkada serentak 2015. Laporan itu terkait dugaan adanya aparat yang tidak netral.

Poltikus PDIP Pramono‎ Anung mengatakan, partainya akan menindaklanjuti temuan itu, walau sudah yakin bakal menang di 160 daerah peserta pilkada.

"Memang kali ini PDIP bisa menang 160 daerah dari 264 daerah. Ada beberapa daerah yang kami terima laporan di mana aparat tidak netral dan akan kita dalami. Apa betul ada yang netral dan tidak," kata pria yang akrab disapa Pram itu di Kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Namun, Pram belum mengetahui pasti, di daerah mana saja pilkada diwarnai ketidaknetralan aparat.

"Ini masih kami koordinasikan dulu. Tapi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) yang paling tahu," ujar Sekretaris Kabinet ini.

Pram menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen agar netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak menjadi prioritas.

"Karena hampir tidak ada hal-hal yang signifikan atau dalam arti mengganggu masyarakat atau berjalan yang anti demokrasi. Tentunya yang sudah baik ini harus dijaga bersama. Kalau ada laporan ketidaknetralan itu yang kita cari," ucap Pram.

Mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak ini, Pram menilainya wajar. Sebab, setiap daerah berbeda-beda jumlah popularitas pasangan calonnya. Tentunya, semua kembali ke masyarakat.

"Misalnya, ada (daerah) yang 90 persen. Itu ada. Tapi rata-rata hampir 60-70 persen. Menurut saya sebagai negara demokrasi, partisipasi 60 persen itu sudah lebih tinggi. Amerika Serikat saja selalu jauh di bawah 50 persen untuk pilpres. Dan ini proses pendewasaan dalam demokrasi kita," kata Pram.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya