PNS Yang Tidak Netral pada Pilkada Aceh Bakal Dicopot

Liputan6.com, Aceh - Terkait Pilkada Aceh 2017, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo mewanti-wantikan, agar pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh harus bersikap netral. Jika ditemukan PNS yang tidak netral maka akan diberikan sanksi tegas, pencopotan.

Soedarmo mengatakan, sikap netralitas PNS sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipli PNS.

"Penting ini, karena saya ditugaskan untuk membuat seluruh pelaksana netral," ujar Soedarmo setelah mengikuti sidang paripurna DPR Aceh, yang menggelar penyampaian visi dan misi calon gubernur Aceh, Jumat (28/10/2016).

"Jangan coba-coba PNS memberikan dukungan dan tidak netral. Saya copot," tegas dia.

Kementerian Dalam Negeri menunjuk pelaksana tugas (Plt) karena Gubernur Zaini Abdullah dan wakilnya Muzakir Manaf, sama-sama maju dalam Pilkada Aceh 2017. Keduanya diharuskan mengambil cuti di luar tanggungan negara sejak 28 Oktober hingga 11 Januari 2017.

Ada lima tugas utama yang dibebankan Kemendagri kepada Plt Gubernur Aceh, yaitu memastikan jalannya roda pemerintahan. Termasuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada, menjaga ketertiban dan keamanan, memastikan netralitas PNS, merotasi pejabat atas seizin Mendagri, dan menandatangani peraturan daerah atas seizin Mendagri.

Visi Misi Pasangan Calon

Hari pertama kampanye calon pasangan gubernur Aceh menyampaikan visi misi dalam sidang paripurna DPR Aceh, Jumat 28 Oktober 2016 di Gedung DPR Aceh.

Dalam menyampaikan misi visi dan program kerja, pasangan calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim-Maksalmina Ali memprogramkan, Kartu Aceh Sehat (KAS) sebagai asuransi kesehatan terintegrasi di Aceh.

Hal ini sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Aceh, menjadi masyarakat yang sehat dan berdaya.

"Kita ingin adanya pemberian asupan gizi tambahan berupa susu bagi ibu hamil, bayi, hingga anak SD yang terintegrasi melalui Kartu Aceh Sejahtera (KAS)," ujar Tarmizi Karim dalam penyampaian visi misi dan program kerja calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Periode 2017-2022.

Sementara, pasangan Zakaria Saman-Teuku Alaidinsyah menitikberatkan pembangunan Aceh lima tahun mendatang, pada sektor pendidikan dan pengembangan ekonomi.

Dalam penyampaian visi misi dan program kerja yang dibacakan calon wakil gubernur Aceh, Alaidinsyah mengatakan, pasangan ini memfokuskan membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

"Pendidikan adalah soko guru dalam pembangunan. Dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, akan memperkuat ekonomi domistik," ujar Alaidinsyah.

Sementara, pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah, yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sedangkan, calon gubernur Aceh Abdullah Puteh menawarkan program revolusi pertanian. "Rakyat Aceh hanya bisa kita perkaya dengan pertanian." ujar dia.

Menurut Puteh terdapat 350 ribu hektare lahan pertanian, sedangkan 300 ribu di antaranya adalah tanah tadah hujan yang bisa ditanami hanya setahun sekali. Dia berjanji membangun irigasi yang mengaliri seluruh Aceh.

"Kalau diberikan Allah (terpilih jadi gubernur Aceh) saya akan minta (DPR Aceh) untuk melakukan rencana ulang anggaran, yang intinya berpihak kepada rakyat," ujar Puteh.

Sementara, pasangan Zaini Abdullah-Nasaruddin akan mengembangkan perbankan syariah di Aceh. "Dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh, pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan ini sangat tepat, selain menjadi jalan untuk menata sistem ekonomi Aceh yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Aceh."

"Juga untuk memperkuat ruang dan akses seluruh rakyat Aceh dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara merata dan berkelanjutan," ujar Nasaruddin.

Muzakir Manaf juga menawarkan lima kunci utama untuk membangun Aceh. Maju berpasangan dengan TA Khalid, Muzakir ingin membangun Aceh dengan keimanan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah dan bermazhab Syafii.

Kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan lokal juga menjadi poin pembangunan Aceh, serta kapasitas sumber daya manusia yang mampu mewujudkan kembali kejayaan dan peradaban Aceh. Serta pengelolaan pemerintahan yang dinamik, bersih, amanah, dan melayani rakyat secara adil dan merata.

"Aceh punya kekayaan yang melimpah dan letak geografisnya sangat strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Banyak persoalan di Aceh yang belum tuntas," ujar Muzakir.

Sementara itu dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan 15 program unggulan mereka. Di antaranya, pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan.

Pasangan ini juga memiliki program pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam, dengan mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (green growth plan), sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh.