PDIP Kaji Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi di 2019

Puan berharap pembahasan tentang sosok cawapres untuk Jokowi pada pilpres 2019 dapat bisa segera rampung.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 28 Feb 2018, 05:35 WIB
Diterbitkan 28 Feb 2018, 05:35 WIB
Jokowi-JK Adakan Pertemuan Tertutup Dengan Megawati
Agar bisa berjalan lancar, Jokowi mengaku pentingnya peran Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani untuk bisa memberi masukan dan melihat peta demokrasi yang ada di legislatif, Jakarta, (27/9/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP yang juga Menko PMK Puan Maharani tak memungkiri nama Jusuf Kalla (JK) masuk dalam kajian calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Ya Pak JK masuk dalam pengkajian itu, walau kita ketahui secara undang-undang konstitusi memang ada batasan jabatan. Tapi kita lihat juga kemudian Pak JK masih berkenan, kita juga belum pernah tanya," ungkap Puan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Namun, Puan mengaku pengkajian terhadap sejumlah tokoh, termasuk JK masih terus dilakukan partainya dan partai koalisi untuk disandingkan dengan Jokowi. Yang pasti, kata dia, ada sejumlah kriteria yang masih dipertimbangkan.

"Ya tentu saja namanya memilih pendamping pasangan untuk 2019 ada kriteria-kriterianya, seperti yang saya sampaikan juga, bahwa sekarang sedang dikaji. Tentu saja Pak Presiden (Jokowi) punya kriteria, parpol juga punya kriteria dan masukan," terang Puan.

Bisa Segera Rampung

20160424-Menko PMK Puan Maharani Buka Rakornas PDIP Bidang Kemaritiman
Menko PMK Puan Maharani (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman TIngkat Nasional PDIP di Jakarta, Minggu (24/4/2016). Rakor tersebut dihadiri sekitar 1000 kader PDIP se-Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Puan berharap pembahasan tentang sosok cawapres untuk Jokowi pada pilpres 2019 dapat bisa segera rampung. Tentunya, kata dia, sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka pada Agustus 2018 mendatang.

"Harapannya enggak mungkin jalan sendiri-sendiri, partai pengusung yang saat ini punya suara paling besar tentu saja harus dibicarakan bersama," tandas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya