PDIP: Koalisi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Beda Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memandang koalisi di Pilkada 2018 tidak bisa dikaitkan langsung kepada Pilpres 2019. Dia mengatakan, suasana dan kepentingan yang menyertai berbeda.

"Partai mempunyai kepentingan berbeda-beda, karena realita politik di daerah memang seperti itu. Ini tentu akan berbeda di pilpres nanti, di mana banyak partai-partai sudah menyatakan dukungan untuk kerja sama mendukung Jokowi," ucap Hugo di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Oleh karena itu, saya katakan bahwa untuk tingkat pilpres suasana dan komposisi kerja sama itu pasti berbeda dengan apa yang terjadi di tingkat pilkada," imbuh dia.

Dia mengungkapkan, hasil Pilkada 2018 antara lain menunjukkan, para calon yang menang menunjukkan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Padahal, calon tersebut tidak didukung PDIP.

"Misalnya di Jawa barat, Pak RK yang non-partisan tapi dia mempunyai afiliasi dan kedekatan dengan Presiden. Dan wakilnya juga dari PPP. Begitu juga di Jateng. (Jatim) Ibu Khofifah juga langsung menyatakan bahwa dia bersedia menjadi jubir Presiden," ungkap Hugo.

Dia memandang, adanya isu bahwa Pilkada 2018 berkaitan dengan Pilpres 2019 untuk memecah belah koalisi Jokowi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa partai koalisi Jokowi mempunyai kepentingan yang sama.

"Kami tahu ini upaya untuk memisahkan dan memecah koalisi dan soliditas dukungan terhadap Presiden yang sudah berlangsung dan berproses selama ini. Partai-partai ini mempunyai pandangan yang sama. Antara para sekjen selalu berkomunikasi, duduk, mempersiapkan diri menghadapi kontestasi pilpres ke depan," pungkas Hugo.

Saksikan video pilihan di bawah ini: