Timses: Miliki Saham Mayoritas di Freeport, Bukti Jokowi Pro-Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Sadzlly menyatakan, dikuasainya saham mayoritas PT Freeport sebesar 51,2% oleh PT Inalum, adalah salah satu bukti nyata keberhasilan Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia.

"Ini torehan sejarah yang sangat penting. Setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 baru sekarang kepemilikan saham mayoritas dikuasai bangsa Indonesia. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tutur Ace yang juga politisi Partai Golkar itu, Jumat (21/12/2018).

Dengan dikuasainya saham PT Freeport juga nantinya pendapatan baik dari pajak maupun nonpajak, royalti, semuanya akan lebih besar untuk kemakmuran negara dan rakyat.

"Selain itu, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya," ujar Ace.

Menurut Ace, kesuksesan ini menunjukan bahwa Presiden Jokowi nyata telah mewujudkan cita-cita konstitusi ekonomi yaitu tanah, air, dan sumber daya dikuasai negara yang diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.

"Jadi tak tepat rasanya jika Presiden Jokowi selama ini sering dituding selalu pro asing. Telah beliau buktikan, salah satunya, dengan penguasaan saham Freeport ini," pungkas Ace.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen telah resmi beralih ke PT Inalum (Persero). Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan para Menteri ESDM Ignasius Jonan kepadanya dirinya di Istana sore ini.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar dia di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurut Jokowi,‎ dengan resminya peralihan saham tersebut menjadi momen yang bersejarah bagi Indonesia. Terlebih setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dengan kepemilikan mayoritas ini, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, nonpajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," kata dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah pusat juga memastikan jika 10 persen saham Freeport akan menjadi milik masyarakat Papua melalui pemerintah daerah. Hal ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah tersebut.

"Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: