Ma'ruf Amin: Tabloid Indonesia Barokah Bukan dari Tim Kami

Ma'ruf juga mempersilakan pihak berwenangan untuk mengungkap dan membongkar kasus Tabloid Indonesia Barokah.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 28 Jan 2019, 20:44 WIB
Diterbitkan 28 Jan 2019, 20:44 WIB
Tabloid Indonesia Barokah di Malang
Paket berisi Tabloid Indonesia Berkah ditahan di Kantor Pos Besar Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin, angkat bicara soal beredarnya Tabloid Indonesia Barokah. Dia mengatakan, tabloid itu bukan berasal dari tim kampanyenya. 

Hal ini disampaikan Ma'ruf usai menghadiri pembukaan Rakornas Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.

"Cara yang tidak terhormat itu. Bukan bagian daripada tim kampanye kita," ucap Ma'ruf di lokasi, Senin (28/1/2019).

Ma'ruf pun mempersilakan pihak berwenangan untuk mengungkap dan membongkar kasus Tabloid Indonesia Barokah. Sehingga, kata dia, tidak ada saling tuduh antar peserta pilpres.

"Saya pikir itu harus dicari ya siapa yang membuat itu. Kita tidak merasa punya cara yang seperti itu," pungkasnya.

 

 

Stop Distribusi

Polri meminta perusahaan ekspedisi seperti PT Pos Indonesia menghentikan pendistribusian Tabloid Indonesia Barokah. Polri juga mengimbau pengurus pesantren atau masjid yang menerima kiriman tabloid tersebut dalam jumlah besar untuk tidak disebarkan ke masyarakat luas.

"Pihak pos sepakat di-hold kepada alamat-alamat yang dituju. Yang sudah terlajur didistribusikan ke masjid dan ponpes, Bhabinkamtibmas sudah proaktif mengimbau untuk tidak disebarluaskan sambil menunggu rekomendasi dan analisa komprehensif dari Dewan Pers," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Menurut Dedi, langkah tersebut dipilih untuk meminimalisasi kegaduhan yang ditimbulkan dari konten tabloid tersebut. Apalagi tabloid Indonesia Barokah itu disebut-sebut menyudutkan salah satu pasangan capres-cawapres.

"Karena itu nanti bisa multiinterpretasi dari masyarakat tertentu, jadi kita ambil langkah-langkah progesif bekerja sama dengan PT Pos, Ponpes, takmir masjid, dan aparat setempat," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya