Wakil Ketua DPD Ingatkan KPU soal Pilkada 2020 Akan Jadi Klaster Baru

Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal pelaksanaan kemungkinan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada Desember 2020 akan menjadi kluster baru Covid-19.

"Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang," ujar Sulthan, Selasa, 2 Juni 2020.

Menurutnya, pelaksanaan pilkada tentu akan melibatkan banyak orang, sehingga bukan tidak mungkin orang yang terlibat mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) bisa dengan mudah tertular Covid-19. 

"Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan," urainya.

Saat ini, lanjutnya, kesehatan dan pangan masih menjadi prioritas Indonesia. Demokrasi melalui pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan, karena masih bisa ditunda.

Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

"Ini KPU RI untuk pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat," ujarnya saat menyinggung perekonomian Indonesia dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi.

Lebih lanjut Sulthan menyampaikan, jika nanti dilaksanakan pilkada, bukan tidak mungkin para pemilih merasa cemas, dan memilih tidak ke TPS. Maka jumlah pengguna hak pilih juga menurun, kualitas pilkada juga menjadi catatan.

Ditambah lagi dengan masih adanya peluang untuk kembali ke PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah.