Bahlil Soal 38 DPD Tolak Munaslub: Serahkan ke DPP Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyerahkan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar terkait hasil pertemuan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Bali, Minggu 30 Juli 2023.

Hasil pertemuan itu salah satunya menolak adanya wacana musyawarah luar biasa (Munaslub), untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Nanti kita lihat ya, serahkan itu ke DPP ya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dia enggan bicara banyak soal penolakan Munaslub yang disampaikan DPD seluruh Indonesia. Bahlil mengatakan bahwa Munaslub Partai Golkar merupakan urusan DPP.

"Sudah saya jelaskan itu urusan DPP. Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi aja ya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberi isyarat dirinya siap maju menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Namun, dia ingin diusung menjadi ketum melalui mekanisme Partai Golkar.

"Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Dia mengaku masih menjadi kader dari Partai Golkar. Hanya saja, Bahlil mengatakan dirinya kini tak lagi menduduki jabatan struktural di partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya kan udah bilang dari kemaren. Kalau saya itu kalo kader saya itu dari 2001 sampai 2014 struktural. Selebihnya saya enggak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," jelasnya.

Untuk itu, Bahlil menuturkan sebagai kader dirinya memiliki tanggung jawab mengabdi kepada partai. Salah satunya, dengan maju menjadi Ketum Partai Golkar melalui mekanisme partai.

"Setiap kader yang merasa bertanggungjawab untuk pengabdian kepada partai saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai," tutur Bahlil.

Sementara itu, Ketua DPD 1 Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menegaskan, jika seluruh DPD 1 Partai Golkar menolak adanya wacana munaslub, untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Maman, kepada wartawan, dikutip Senin (31/7/2023).

Selain itu, dia mengatakan, pertemuan seluruh ketua DPD 1 Partai Golkar juga membahas dorongan agar Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB.

"Juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra, dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," ungkapnya.

Terlebih, kata Maman, saat ini elektabilitas Bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di puncak teratas. Sehingga, Partai Golkar sudah semestinya bergabung dengan Gerindra di Pilpres 2024.

"Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," imbuh dia.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.

DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.

"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini.

Ahmad Doli menegaskan seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024.