SBY soal Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: Saya Tidak Menyangka Ada Prahara Seperti Ini

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menggelar rapat merespons sikap Partai Nasdem yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan. SBY mengakui bahwa kader Demokrat dalam kondisi emosional usai tersiar kabar soal cawapres tersebut.

"Saya yakin yang membaca terkejut, tidak menyangka ada prahara seperti ini. Tidak hanya kader yang merespons seperti ini tapi masyarakat luas. Nah saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam, mungkin di antara kita tidak bisa menahan perasaan kita," kata SBY mengawali rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jumat (1/9/2023).

SBY mengatakan, pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat Jumat sore ini merupakan respons atas sikap Nasdem usai memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan. 

"Pertemuan Majelis Tinggi partai kali ini sangat penting, ini sebuah emergency meeting, karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi," kata SBY.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Demokrat, Majelis Tinggi bertugas dan berwenang untuk menentukan koalisi partai sekaligus capres dan cawapres yang hendak diusung.

"Oleh karena itu tepat kita segera mengambil sikap dan merespons apa yang terjadi 3-4 hari yangg lalu," kata SBY.

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjelaskan adanya dinamika antarpartai politik (parpol) dalam koalisi soal penentuan cawapres untuk mendampingi Bacapres Anies Baswedan.

Menurut Sudirman Said, Anies telah menjalankan tugasnya sebagai bacapres yang diusung tiga partai sesuai dengan kesepakatan dalam piagam kerja sama. Anies diberikan tugas untuk memilih pasangan cawapresnya sendiri.

"Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yang diusulkan," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Sudirman menyampaikan, setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bersedia menjadi cawapres Anies.

"Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata dia.

Sayangnya, kata Sudirman, pimpinan parpol koalisi merespons usulan AHY jadi cawapres Anies tersebut secara beragam. Dia menyebut, ada partai yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan.

Di sisi lain, ada pula parpol yang menilai tidak perlu terburu-buru menetapkan cawapres pendamping Anies. Parpol rekan koalisi justru diminta menunggu hingga akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama cawapres lain.

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," ucap dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengklaim, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak bulan Juni 2023 lalu.

Bahkan, menurut Riefky, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya yaitu Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum Demokrat AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satu pun yang menolak nama AHY.

Hal itulah yang membuat Partai Demokrat kecewa saat tahu keputusan duet Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Menurut capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Menurut dia, Demokrat menyebut Koalisi Perubahan telah mendorong Anies segera mengumumkan calon wakil presiden. Bahkan, Tim Delapan juga telah menyusun rencana dan tanggal deklarasi. Namun, selalu gagal terwujud.

"Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," papar Riefky.