Djarot: PDIP Anti Dinasti Politik, Megawati dan Puan Bangun Karier dari Bawah

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat menyatakan partainya antipolitik dinasti. Hal itu menurutnya tercermin dari aturan internal yang melarang satu keluarga maju di daerah pemilihan (dapil) yang sama.

"PDIP itu anti loh membikin dinasti itu. Contohnya suami istri, misalnya, tidak boleh dicalonkan menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama. Misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR, itu enggak boleh. Jangankan di satu dapil, beda dapil enggak boleh," kata Djarot dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Jadi kita PDIP itu melawan dinasti politik, kita batasi," sambung Djarot.

Djarot lantas membantah tudingan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak dari Presiden pertama RI Soekarno juga merupakan bagian dari politik dinasti. Menurut Djarot, Megawati merintis karier dari bawah dan juga saat ayahnya sudah meninggal dunia.

"(Mega) jadi wakil presiden, presiden, ketua partai juga ya. Oh itu dinasti politiknya Bung Karno, kan begitu. Saya katakan, enggak benar. Betul bahwa Ibu Mega itu (anak) Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan di dalam politik itu dari bawah. Dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun," jelas Djarot.

Djarot kembali menjelaskan bahwa Megawati masuk PDI 86 sebagai anggota DPR. "Sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," kata Djarot.

Sementara itu, terkait tudingan politik dinasti yang dilakukan Puan Maharani, Djarot menyebut Puan merintis karier juga dari bawah, bukan saat Megawati menjabat presiden.

"Terus ada yang mengatakan bagaimana dengan Mbak Puan? Sama. Mbak Puan juga dari bawah. Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR RI itu ketika Ibu Mega sudah bukan presiden, tidak lagi berkuasa ya kan. Jadi itu by process juga," kata dia.

"Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga. Ini kalau masalah dinasti dari keturunan," pungkasnya.

Baca Manuver Jokowi Bangun Dinasti Politik

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal politik dinasti politik atau ambisi keluarga dalam perpolitikan Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto pada acara deklarasi dukungan Yenny pada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Mulanya, Hasto Kristiyanto memuji Yenny yang ia nilai memilih memberikan dukungan atas dasar moral, bukan untuk ambisi keluarga.

"Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yenny Wahid, suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bawah Indonesia adalah negeri spiritual, Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran," kata Hasto.

Hasto menyatakan senada dengan Yenny bahwa kekuasaan harus untuk rakyat, bukan keluarga. "Bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang-perorang, apalagi suatu keluarga," sambung dia.

Menurut Hasto, saat ini masyarakat ramai menyuarakan bahaya politik dinasti yang mulai menjamur di Indonesia.

"Itu suatu respons yang diberikan oleh masyarakat. semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, kapitalistik dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti," kata Hasto.

PDIP, kata Hasto, mendengarkan keluhan masyarakat akan dugaan rekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia maju capres-cawapres pada pilpres 2024.

"Kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yang didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat," ujar Hasto.

Oleh karena itu, PDIP memastikan paslon pihaknya tidak akan menyetujui rekayasa hukum. Ia menyebut paslon Ganjar-Mahfud akan membawa keadilan bagi rakyat, bukan elite.

"Suara-suara itu lah yang kemudian direspons dan Pak Ganjar-Prof Mahfud Md adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua. Agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat bukan dari kalangan elite," pungkas dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyebut politik dinasti yang sedang dipraktikkan Presiden Jokowi dalam pemerintahan sebagai puncak pengkhianatan terhadap reformasi.

Amien Rais diminta pendapatnya sebagai Bapak Demokrasi 1998 atas isu politik dinasti yang saat ini tengah ramai disematkan kepada Jokowi.

"Enggak lagi pengkhianatan, puncak pengkhianatan," kata Amien Rais di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Pasalnya, kata dia, dinasti politik Jokowi dan keluarga terlihat amat jelas. Amien menilai, manuver yang dilangsungkan dalam beberapa waktu belakangan juga sangat ketara, Jokowi mementingkan diri sendiri dan keluarganya.

"Mengepentingkan dirinya dan keluarganya di atas kepentingan bangsa. Jadi, dia menumpang supaya Bobby Nasution dinaikkan dari wali kota jadi gubernur," kata Amien.

"Kemudian anaknya mengambil alih partai PSI itu, ugal-ugalan ya. Kemudian juga si Rakabuming itu, Gibran tiba-tiba diberi karpet merah oleh pamannya (Ketua MK Anwar Usman) supaya jadi cawapres," sambung Amien.

Meski begitu, lanjut dia, masyarakat Indonesia tidak bodoh. Amien Rais yakin masyarakat mampu menilai mana yang harus dipilih dan didukung dalam kontestasi politik ke depan.

"Tapi yang jelas sebagian besar rakyat itu emoh (tidak mau), dinasti, emoh nepotisme, itu yang membuat saya lega. Jadi masih ada harapan demokrasi kita masih bangkit kembali," ucap Amien.

Baca juga Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Praktik Politik Dinasti Jokowi Ancaman Kualitas Demokrasi

Berbeda dengan calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa dinasti politik merupakan hal biasa.

"Dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kita jujur, anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo dilansir dari Antara, Rabu (25/10/2023).

Prabowo menanggapi banyaknya kritik yang ditujukan kepada bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap merepresentasikan dinasti politik Jokowi.

Prabowo mengaku bangga mengatakan bahwa dirinya adalah putra dari Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom dan politikus Indonesia. Prabowo juga bangga pada kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Negara Indonesia.

"Saya dari dinasti politik, saya putranya Soemitro Djojohadikoesoemo, saya cucunya Margono Djojohadikoesoemo. Kami dinasti dalam arti keluarga, kami selalu berjuang untuk rakyat," ujar Prabowo Subianto.

Baca juga Yusril Ihza Mahendra Singgung Dinasti Politik dan Restu 'Pak Lurah'