Anies Baswedan: Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan penegakan masalah korupsi harus dimulai dari pimpinan negara terlebih dahulu. Lantaran, menurutnya sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.

"Pemberantasan korupsi dimulai dari Presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan dari pimpinan tertinggi," ujar Anies pasca menghadiri dialog Antikorupsi di KPK, Rabu (17/1/2024).

Anies mengatakan, pengaruh seorang pemimpin memberikan dampak yang sangat besar dalam upaya penumpasan kasus korupsi di tanah air. Dirinya pun mengapresiasi atas dialog yang diselenggarakan lembaga antirasuah itu.

"Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan menular ke bawah," tegas Anies.

"Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sifat itu akan menular juga ke bawah," sambungnya.

Anies mengakui, pemberantasan korupsi masih menjadi PR sehari-sehari serta janji-janji yang hingga saat ini belum terlunasi.

"Kami menyadari persis salah satu hal yang membuat janji kemerdekaan itu belum bisa dilunasi pada setiap anak bangsa itu adalah karena korupsi yang merajalela karena itu pemberantasan korupsi menjadi penting," pungkas dia.

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset demi membuat jera koruptor.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Penguatan Anti Korupsi atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset," kata Anies.

Menurut Anies, membuat miskin koruptor adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif.

"Koruptor harus dimiskinkan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Anies menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei, lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaannya adalah DPR dan di atasnya ada KPK.

"Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya," ujar dia.

Karena itu, ia berkomitmen untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Anies ingin KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi.