Diskusi dengan Walhi, Ganjar Siap Review Izin Tambang dan Sawit Jika Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan akan me-review terkait dengan izin tambang dan perkebunan sawit apabila nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029.

Hal itu diakui Ganjar, usai berdiskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tentang banyak hal, utamanya soal peninjauan kembali izin tambang dan sawit.

"Nah, tadi ada banyak masukan sih, kalau kita lihat tambang kita ada berapa, di mana, kondisinya seperti apa. Perkebunan kita ada di mana, kondisinya seperti apa," kata Ganjar di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, apabila kita mendapatkan data yang lengkap atas kondisi tambang dan sawit, hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi yang akan diambil apabila sudah memiliki kewenangan nanti.

"Dan itu bisa kita analisis dengan cukup lengkap. Nah kalau itu sudah ada maka mari kita buat perlakuan. Satu, kalau tadi diberikan ya sudah distop maka pengusaha juga ketakutan toh? 'wah punya gua diambil', enggak bisa," ujarnya.

"Tapi yang mau nambang entar dulu ya, kita seimbangkan dulu, perusakan alamnya sudah cukup parah. Maka hal-hal yang seperti ini kita bisa dudukkan untuk ambil keputusan dalam me-review tadi," ucap Ganjar menambahkan.

Hal itu sejalan dengan hasil diskusi. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengakui bahwa Ganjar setuju atas usulan review terkait izin ekonomi ekstraktif seperti tambang dan sawit.

"Tadi kami menyampaikan untuk sudah darurat ekologis sekarang, sudah menjadi kebutuhan me-review kebutuhan ekstraktif lakukan pencabutan izin, dan hentikan penerbitan izin baru. Dan semua ini bisa diwujudkan kalau demokrasi kita pulih," kata Zenzi.

"Kami masyarakat sipil khawatir di periode terakhir Pak Jokowi ini, kita mengarah kembali ke Soeharto di periode keduanya," tambahnya.

Alasan periode Jokowi yang terkesan mirip dengan era Soeharto, lanjut Zenzi, karena keputusan yang diambil pemerintah saat ini kerap dilakukan sebelum ada kajian, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dimana keputusan pembangunan diawali, keputusan politik. Sedangkan kajiannya dibuat itu untuk membenarkan keputusan politik itu Seperti IKN, Walhi menolak IKN nya, dan menolak juga diundang tim kajian," ucapnya.

"Karena sudah diputuskan, dipindahkan ibu kota lalu baru dikaji. Untuk apa, kita mengkaji sesuatu keputusan yang sudah dikaji," sambungnya.