Diminta Civitas Akademika UGM 'Pulang', Ari Dwipayana: Hargai Perbedaan Prespektif Berdemokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons pernyataan sikap sejumlah mahasiwa, dosen, dan alumni Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP Fisipol Universitas Gadjah Madah (UGM), yang meminta dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk 'pulang' kembali ke jalan demokrasi.

Ari menyampaikan terima kasih atas 'surat cinta' yang ditujukan untuknya dan Pratikno.

"Terima kasih atas "surat cinta" adik-adik mahasiswa pada saya dan Prof Pratikno," kata Ari kepada wartawan, Selasa (13/1/2024).

Dia mengaku tak ambil pusing terkait kritikan yang dismapaikan para civitas akademika Fisipol UGM. Ari menilai kritik dan perdebatan merupakan sesuatu yang menyehatkan dalam masyarakat akademik.

"Karena itu kita harus terus menjaga budaya akademik dengan pemikiran yang kritis, terbuka, menghargai keragaman/perbedaan perspektif, disertai semangat kontribusi bagi kemaslahatan bersama," jelas dia. 

Ari menekankan dirinya dan Pratikno berkomitmen menjaga integritas. Dia dan Pratikno juga memiliki komitmen yang sama memperkuat demokrasi di Indonesia.

"Saya dan Prof Pratikno memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas, memperkuat demokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif,  serta mencurahkan energi dan kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara," tutur Pratikno.

Sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). mengeluarkan petisi yang mengkritik Presiden Jokowi karena model kepemimpinannya yang dirasa sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.

Petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.