AMAN Gugat Pemerintah Soal RUU Masyarakat Adat, Istana: Kami Sudah Lama Dorong

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR karena hingga kini Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat belum disahkan.

Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah lama memperjuangkan agar UU Masyarakat Adat segera disahkan di DPR. Namun, kata dia, UU Masyarakat Adat masih diproses dan dibahas di DPR RI.

"Memang udah lama kita memperjuangkan udah lama. Dari senayan. Iya (masih dibahas di DPR), tapi udah lama kita mendorong itu (segera disahkan)," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (1/4/2024).

Dia mengakui pembahasan UU Masyarakat Adat di DPR memang cukup alot. Padahal, Moeldoko menuturkan pegiat masyarakat adat telah meminta agar UU tersebut segera disahkan.

"Saya pikir itu udah lama digarap oleh kita memang itu cukup perkembangannya cukup lama itu ya. Waktu saya ke Roma, FAO ketemu teman-teman pegiat masyarakat adat diantaranya meminta itu," tutur Moeldoko.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan komunitas Masyarakat Adat menggugat Presiden dan DPR RI karena dianggap tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan UUD 1945 untuk membentu Undang-Undang Masyarakat Adat. 

Hal itu lantaran, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada saat ini yang mangkrak selama hampir 15 tahun tidak juga ditetapkan sebagai UU. 

"Gugatan ini dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini  bertujuan agar DPR dan Presiden RI melaksanakan kewajibannya memberikan pengakuan dan perlindungan nyata terhadap Masyarakat Adat," kata Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi di Kantor AMAN, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Sebagaimana diketahui, proses gugatan Masyarakat Adat kepada DPR RI dan Presiden RI untuk segera membentuk UU Masyarakat Adat telah memasuki tahap pembuktian. Dalam proses pembuktian, turut dihadirkan bukti surat, saksi fakta dan juga keterangan ahli dari semua pihak untuk didengar oleh Majelis Hakim.

Sebagai pihak penggugat selain AMAN, permohonan gugatan berasal dari komunitas Masyarakat Adat Ngkiong di Kabupaten Manggarai.

Sedangkan saksi fakta berasal dari Masyarakat Adat Dayak Iban, Semunying Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, perwakilan Komunitas Dayak Tomun, Laman Kinipan Lamandau Kalimantan Tengah, Perwakilan Masyarakat Adat Rendubutowe, Nagekeo NTT, perwakilan Masyarakat Adat dari Manggarai NTT, dan pendamping komunitas Masyarakat Adat O Hongana Manyawa Tobelo Dalam dari Maluku Utara.