Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar resmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Pilkada 2024 untuk pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di 10 provinsi. Mulai dari wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Papua.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, selain 10 bakal paslon yang diusung maju Pilkada, pihaknya juga telah menuntaskan 278 Surat Keterangan untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga
"Nah hari ini kami akan mengumumkan 10 lagi calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi tanggal 18 Juli, tanggal 8 Agustus, nanti tanggal 18 Agustus, terakhir sisanya kalau masih ada tanggal 26 Agustus. Ini tahapan-tahapan yang nanti akan kami sampaikan,” tutur Doli di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).
Advertisement
Dengan pengumuman ini, maka total sudah ada 22 paslon yang diusung Partai Golkar maju untuk 22 provinsi, serta 309 calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota.
"Nanti kita tunggu lagi tanggal 18 Agustus, berarti ada sekitar 15 lagi, 15 lagi calon gubernur dan wakil gubernur dan sekitar 199 lagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota,” kata Doli.
Adapun daftar bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Golkar adalah sebagai berikut:
1. Anshar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura untuk Pilkada Kepalauan Riau
2. Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma untuk Pilkada NTT
3. Mawardi Yahya-Anita Noeringhati untuk Pilkada Sumatera Selatan
4. Abdul Razak-Perdie Midel Yoseph untuk Pilkada Kalimantan Tengah
5. Tina Nur Alam-Ikhsan Taufik Ridwan untuk Pilkada Sulawesi Tenggara
6. Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi untuk Pilkada Sulawesi Selatan
7. Ali Baal Masdar-Arwan Aras untuk Pilkada Sulawesi Barat
8. Aliong Mus-Sahril Tahur untuk Pilkada Maluku Utara
9. Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri untuk Pilkada NTB
10. Mathius Fakhiri-Aryoko AF untuk Pilkada Papua.
Aburizal Bakrie Minta Kader Golkar Solid, Munas Sesuai Jadwal
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meminta seluruh kader solid dan bersatu. Dia mengungkapkan, pencapaian partai dalam Pilpres dan Pileg 2024 adalah buah dari soliditas tersebut.
Ical pun mengingatkan, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada Desember tahun 2024.
"Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai," kata dia dalam keterangannya, Rabu 7 Agustus 2024.
Ical pun berharap Munas Golkar berlangsung terbuka dan mempersilahkan seluruh kader yang berminat dan yang digadang-gadang maju bisa mempersiapkan diri.
Ical juga mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.
Dia juga meminta, kesolidan kader ini juga disiapkan guna memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pilkada 2024.
Advertisement
Airlangga Hartarto: Munas Partai Golkar Digelar Desember 2024 Sesuai Jadwal
Partai Golkar bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada tahun ini. Salah satu agenda Munas Golkar 2024 adalah pemilihan Ketua Umum yang digelar tiap lima tahunan.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Munas Partai Golkar tetap sesuai dengan jadwal yang disepakati pada Desember 2024. Hal ini menepis adanya isu Munas akan dipercepat.
"Desember (2024)," ujar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.
Kemudian, saat ditanya apakah hal itu menutup peluang adanya Munas Luar Biasa (Munaslub), penyelenggaraan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
"AD/ART sudah menyatakan Desember (2024)," ujar Airlangga.
Pastikan Tak Akan Dipercepat
Soal kabar Munas Golkar dipercepat juga mendapat respons dari senior Golkar yang juga Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
JK memastikan, Munas Golkar tidak akan dipercepat.
"(Munas dipercepat) Enggak lah, mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar. Otomatis, dan sudah disetujui oleh DPD semua," kata JK kepada wartawan di kediamannya, Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024.
"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi," sambung JK.
Lalu, terkait dengan calon ketua umum. Wapres ke-12 ini menjelaskan, syarat untuk bisa menjadi calon harus menjadi pengurus selama satu periode.
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar, karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," jelas JK.
Advertisement