Soal Pilkada 2024, Adi Prayitno: Berbohong dan Ingkar Janji Perkara Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024. Hal itu terlihat dari foto headline sejumlah portal berita yang ditampilkan di Instagram pribadinya.

“Kesimpulan politik kita itu sederhana. Jangan pernah baper. Jangan dibawa ke hati. Hari ini lawan besok bisa kawan,” kata Adi seperti dikutip Minggu (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini meyakini, prinsip utama politik adalah mendapat keuntungan pribadi dan kelompok. Tujuannya, mendapat kekuasaan dengan cara apapun.

“Demi mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya itu, praktik politik yang terjadi kerap brutal dan membabi buta. Persahabatan dikorbankan. Pertemanan diingkari. Berbohong dan ingkar janji perkara biasa. Bahkan ada yang rela menghabisi partainya sendiri. Semua demi keuntungan politik,” tutur Adi.

Sebagai Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi mempertanyakan soal letak idealisme berpolitik, menurut dia hal itu tempatnya hanyalah di ruang kelas dan keranjang sampah.

“Ironis memang. Politik sejauh ini tak gunakan teori sebagai panduan. Rata-rata anti teori,” tegas Adi.

Adi mengungkap, apa yang terjadi di Pilkada hari ini adalah fenomena demokrasi elit. Sebab, yang bisa menentukan seseorang bisa maju adalah murni kehendak elit partai.

“Michel dan Winter menyebutnya dengan oligarki politik. Oligarki elit merujuk pada segelintir elit determinan yang bisa mendesain pencalonan kompetisi,” Adi menandasi.

Sebelumnya, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Agustus 2024.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta.

Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan usyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu.

"DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," pungkasnya.

Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) menemukan jalan buntu. Dua partai politik yang digadang-gadang bakal mendukung Anies yakni NasDem dan PDI Perjuangan, tak kunjung memberikan rekomendasi.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan PDIP sampai saat ini belum memberikan rekomendasi untuk pasangan AMAN. Dia menilai partai banteng moncong putih itu memiliki keinginan untuk mengusung kadernya sendiri.

"Ya belum terlalu jauh dengan PDIP. Tapi kita tetap bangun komunikasi dengan PDIP," kata Khalid di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

"PDIP mungkin punya hitungan sendiri. Karena yang kita dengar PDIP ingin mengajukan kadernya. Ya kita menghormati itu. Kita tidak ingin terlalu jauh dengan itu," tambahnya.

Khalid menyatakan pihaknya tetap menghormati segala keputusan masing-masing partai, termasuk NasDem. Meskipun partai yang dipimpin Surya Paloh itu sempat menyatakan bakal memberikan dukungan kepada Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ketika kita berbicara tentang perahu, tiket, maka kita membutuhkan surat rekomendasi yang tertulis. Dan dalam kerangka kerja 25 Juni sampai 4 Agustus, SK yang kita dapatkan hanya SK dari PKS," ujar Khalid.