Survei LKPI: Masyarakat Sumut Masih Pertimbangkan Agama dan Etnis Jelang Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terkini di Sumatera Utara (Sumut).

LKPI melakukan dua simulasi survei yakni terbuka (top of mind) dan semi terbuka. Simulasi top of mind adalah survei yang dilakukan tanpa menyodorkan nama-nama calon gubernur jelang Pilkada 2024.

"Sementara, simulasi semi terbuka dilakukan dengan cara menyodorkan 3 nama calon Kepala Daerah Sumut yang namanya menguat dalam bursa calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 1800 responden," ujar Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Dia mengatakan, hasil survei dari LKPI mengenai tingkat pilihan publik terhadap bakal calon gubernur Sumatera Utara berdasarkan simulasi terbuka (top of mind) menempatkan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan pada urutan pertama dengan angka keterpilihan sebanyak 27,2%.

"Kemudian, mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menempati urutan kedua elektabilitas tertinggi sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumut dengan raihan sebesar 19,7%, urutan ketiga ada Bobby Afif Nasution Walikota Medan dengan 17,2%," papar Togu.

Nama lainnya, lanjut dia, yang disebut responden sebagai Cagub Sumut pilihan elektabilitasnya di bawah 5% seperti Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) dan nama-nama lainnya.

"Hasil dari simulasi semi terbuka dengan tiga nama bakal Cagub Sumut, pilihan responden tetap jatuh pada Nikson Nababan dengan 31,8%. Kemudian, Edy Rahmayadi sebesar 29,9%, Bobby Afif Nasution 24,6%, responden yang tidak memilih sebesar 13,7%," terang Togu.

Togu menjelaskan, hasil survei juga mengambarkan pertimbangan responden dalam memilih bakal Cagub Sumut. Di mana, kata dia, 79,6% responden memilih calon gubernur karena kesamaan agama dengan calon gubernur, sedangkan 80,6% pilihan didasarkan kesamaan suku dengan calon gubernur.

Selain itu, lanjut dia, LKPI juga menemukan bahwa mayoritas pemilih sebanyak 83,7% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan anti korupsi.

"Serta perhatian pada rakyat sebesar 72,8%, berwibawa sebesar 49,7%, berpengalaman di pemerintahan sebesar 41,7%, dan taat pada agama sebesar 26,2%," terang Togu.

"Selain itu, responden juga ditanya apakah akan menggunakan hak pilih jika pilkada dilaksanakan. Sebanyak 72,2% responden akan menggunakan hak pilih, 22,6% tidak akan menggunakan hak pilih, dan 5,2% tidak menjawab," lanjut dia.

Menurut Togu, letika dilakukan survei lebih mendalam mengenai alasan responden dalam menggunakan hak pilihnya, top faktor pertama responden adalah karena memang akan mengunakan hak pilihnya sebanyak 49,6%.

"Kemudian faktor kedua responden karena ada bakal calon yang dikenal 34,7%, faktor ketiga adalah mengikuti imbauan pemerintah daerah sebesar 10,6%, dan faktor lain-lain 5,1%," ucap dia.

Lebih lanjut, Togu mengungkapkan, demografi responden menurut suku dan etnis di Sumut di antaranya adalah sebanyak 24,84%, Tapanuli/Toba, 11,2% Mandailing, 5,9% Karo, 2,4% Simalungun, 0,7% Pakpak, 6,36% Nias, 5,8% Melayu, dan 2,7% Tionghoa.

"Ada 2,6% penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,9% Aceh, suku atau etnis dari pulau Jawa mencapai 33,4%, dan sebanyak 3,2% etnis lainnya," ucap dia.

"Kemudian, didasarkan pada agama responden beragama Islam persentasenya mencapai 63,2%, Selanjutnya sebanyak 26,6% dari Protestan, 7,3% Katolik, 2,4% Buddha, sebanyak 0,3% Kong Hu Cu, dan 0,2% Hindhu," sambung Togu.

Dia menyebut, hasil survei terkait tingkat elektabilitas bakal calon gubernur mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan responden dalam memilih bakal cagub.

Di mana mayoritas responden, lanjut Togu, dalam memilih calon gubernur didasarkan pada pertimbangan kesamaan agama dan etnis dengan calon gubernurnya.

Menurut dia, hal ini dapat diartikan sangat jelas faktor agama dan suku etnis menjadi preferensi penting responden dalam memilih kepala daerah di Sumut.

"Berdasarkan survei dari LKPI, rendahnya elektabilitas Bobby Nasution dikarenakan terdampak terpaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara di KPK yang menyebut nama Bobby Nasution atau block Medan. Hal ini menjadi preferensi bagi responden untuk tidak memilih Bobby Nasution," ucap dia.

"Sebab, sebanyak 83,67% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur. Selain itu, dapat dipercaya dan anti korupsi," sambung Togu.

Survei LKPI pada tanggal 30 Juli-7 Agustus 2024 itu dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia di Provinsi Sumut yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Yakni mereka yang berusia 17 tahun hingga lebih atau sudah menikah ketika survei berlangsung.

"Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1800 responden. Wawancara secara tatap muka dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,31 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," jelas Togu.