Propam Polri Minta Agar Anggota Polisi Bersikap Netral Saat Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim meminta agar anggota polisi yang ikut dalam kontestasi pilkada segera mengundurkan diri dari institusi. Sebab, Polri harus netral dalam pilkada. 

"Ada beberapa juga anggota polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," kata Abdul Karim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Propam yang diikuti oleh satuan Propam di masing-masing Polda di STIK PTIK, Kamis, (26/9/2024).

Ia juga menekankan agar polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon kepala daerah.

"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada," tegas Karim.

Ia menegaskan Propam Polri juga dituntut tegas apabila ada polisi yang memihak salah satu paslon. 

"Mulai dari penempatan khusus, ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan," ujar dia.

"Pada saat sidang kode etik itulah keputusan hukuman yang akan diberikan," tandasnya. 

Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri selaku Kepala Operasi (Kaops) Nusantara Cooling System (NCS) mengatakan Polri berperan penuh dalam pengamanan agar Pilkada 2024 berjalan aman dan damai. Dia meminta, Polri dapat berperan aktif dalam mendamaikan konflik yang mungkin timbul akibat kontestasi politik.

“Mari kita wujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan tertib melalui pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System, yakni dengan menjunjung tinggi semangat netralitas dan perdamaian," kata Irjen Asep seperti dikutip dari Instagram Divhumas Polri, Jumat (26/7/2024).

Irjen Asep menambahkan, seluruh Kapolres hingga Kapolsek harus turut aktif turun dan mendeteksi adanya potensi sengketa antar kelompok pendukung kepala daerah. Dia berharap, tidak ada sengketa dan bentrok yang terjadi sehingga Pilkada 2024 bisa berjalan damai. Kuncinya, adalah sering turun ke masyarakat.

“Polri harus dapat mengelola potensi konflik, percuma bisa ungkap-ungkap kasus tetapi tidak bisa mendeteksi dan mengelola potensi konflik. Kalau tidak dapat mengelola potensi konfilk dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Sering-sering turun ke lapangan,” pesan jenderal bintang dua ini.

Dia juga berpesan, penting bagi jajarannya untuk membaur dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Harapannya, mereka dapat membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan, perdamaian dan persatuan masyarakat.

"Sambangi para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat ajak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa bangsa di atas kepentingan kelompok," tutur dia.

Senada dengan itu, Kapolda NTB Irjen Umar Faroq percaya, hadirnya Tim Operasi Nusantara Cooling System dapat membuat Pilkada 2024 berjalan aman, lancar dan damai. Dia juga memastikan, jajaran anggotanya memiliki tekad untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, khususnya yang berada di Provinsi NTB.

"Jangan sampai semangat kalah dari tim pusat. Anggota harus siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Pengamanan pilkada menjadi perhatian pimpinan bapak Kapolri yang telah membentuk tim Operasi Nusantara Cooling System, tim ini mendapatkan tugas yang sangat berat dari Bapak Kapolri. Tim dari Mabes ini terdiri dari Bareskrim, intelijen, binmas, humas, logistik turun semua agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman," Irjen Faroq memungkasi.

Sebagai informasi, pesan terkait disampaikan saat memberikan pembekalan terhadap jajarannya di Aula Sasana Dharma Mapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/7/2024).

Dalam arahan tersebut turut dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq, S.H., M.Hum., Pejabat Utama Polda NTB dan para Katasatgas Operasi NCS Polri.