Bareskrim Polri Kembalikan Barang Bukti yang Bikin Dirtipidum Dilaporkan ke Propam

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengembalikan barang bukti sertifikat tanah milik Brata Ruswanda, yang membuat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dilaporkan ke Divisi Propam Polri atas dugaan penggelapan, menyembunyikan, dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga.

Diketahui, barang bukti itu ditahan untuk keperluan penyelidikan dalam mengusut perkara dugaan penyerobotan lahan 10 hektare milik pelapor, selaku ahli waris Wiwik Sudarsih di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kuasa hukum ahli waris tanah Wiwik Sudarsih, Poltak Silitonga menyampaikan, pihaknya diminta penyidik untuk mengambil sertifikat itu secara langsung.

"Ditelepon kita untuk mengambil ini (dokumen milik Brata). Diambil lah ini, kami datang hari ini untuk mengambil berkas ini semua, dokumen-dokumen ini dikembalikan yang dulu ditahan," tutur Poltak di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, dokumen sertifikat tanah itu sudah diberikan kliennya selama bertahun-tahun kepada penyidik. Ketika surat tanah itu akan diambil, Poltak menyebut bahwa penyidik meminta agar aduan terhadap Brigjen Djuhandhani dan anak buahnya di Divisi Propam Polri segera dicabut.

Namun begitu, dia menegaskan laporannya tidak akan dicabut. Sebab, Djuhandhani sempat mengatakan bahwa surat tanah Brata Ruswanda itu palsu.

"Bapak Brigjen Djuhandhani itu harus menarik kata-katanya yang mengatakan surat kami itu palsu. Kalau beliau tidak menarik kata-kata yang mengatakan surat kami palsu, kami akan terus memproses beliau secara hukum," ucap Poltak.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro merespons pelaporan terhadapnya ke Divisi Propam Polri lantaran dugaan penggelapan, menyembunyikan dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik pelapor, yakni ahli waris Brata Ruswanda.

Djuhandani bersama tiga anak buahnya dilaporkan ke Divisi Propam Polri oleh Poltak Silitonga selaku kuasa hukum ahli waris Brata Ruswanda yang teregistrasi dalam aduan Nomor: SPSP2/000646/II/2025/BAGYANDUAN, tertanggal 10 Februari 2025.

“Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, kan harus apa yang digelapkan? Orang semuanya sudah di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” tutur Djuhandani kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

Menurut Djuhandani, ada laporan tentang pemalsuan sehingga dikirimkan alat-alat bukti atau barang bukti, berupa sertifikat. Dalam proses penyidikan, ditemukan fakta bahwa yang menjadi dasar laporan dalam kasus tersebut adalah barang yang menjadi objek, yang nyatanya palsu berdasarkan hasil labfor.

“Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan, kalau barang itu sudah tidak dipakai proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik. Dalam proses itu kan ada sebuah gelar perkara, nah gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan? Walaupun pelapor minta ya,” jelas dia.

Adapun barang bukti yang diajukan pelapor, lanjut Djuhandani, adalah barang yang telah diuji lewat laboratorium forensik non-identik. Maka, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasti akan dikembalikan dengan catatan.

“Ini tentu saja kami masih proses habis gelar, sudah sepakat. Dan itu sesuai KUHAP, pasti akan kita kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini hasil laboratorium forensik non-identik. Kami tetap menjaga jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain. Bukan digelapkan,” ungkapya.

Meski begitu, Djuhandani menganggap adanya laporan ke Divisi Propam Polri itu sebagai bahan koreksi dan evaluasi bersama jajarannya. Dia menekankan, penyidik akan profesional dalam melaksanakan proses penyidikan suatu perkara.

“Insyaallah kami selalu melalui proses secara profesional, kita gelarkan, hasil gelar kita itu yang menjadi panduan, dan saat ini sudah digelarkan, sudah selesai. Hanya masih proses pengawasan pengendalian pimpinan. Untuk langkah kita lebih lanjut. Jadi bukan digelapkan. Kasihan penyidik sudah kerja bagus dilaporkan penggelapan,” Djuhandani menandaskan

Diketahui, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro bersama tiga anak buahnya diadukan ke Divisi Propam Polri oleh Poltak Silitonga, dengan dugaan telah melakukan penggelapan, menyembunyikan dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik kliennya.

Menurut Poltak, sudah beberapa tahun sejak surat asli tanah milik ahli Brata Ruswanda itu diberikan kepada penyidik. Janji-janji yang sempat disampaikan penyidik bahwa perkaranya akan dituntaskan, tidak kunjung terwujud hingga saat ini.

“Sudah tujuh tahun lamanya tidak ada kejelasan, klien kami pun meminta surat itu agar dikembalikan karena sudah tidak percaya lagi terhadap Penyidik Dittipidum. Surat asli milik klien kami ditahan tanpa dasar hukum yang jelas dan laporannya menggantung tak ada kejelasan,” kata Poltak.