Polda Banten Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Polda Banten menggelar simulasi terkait potensi chaos pada Pemilu 2019. Adegan simulasi dilakukan sejak berada di tempat pemungutan suara (TPS) hingga teror bom.

"Kita cegah gangguan keamanan, seperti curat dan curas, lalu gangguan lainnya selama Pemilu 2019. Terutama di KPU dan gangguan keamanan lainnya," kata Wakapolda Banten Kombes Pol Tomex Koerniawan di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu (26/9/2018).

Setidaknya, 590 personel gabungan siap diterjunkan mengamankan Pemilu 2019. Mereka terdiri dari Linmas, Satpol PP, TNI dan Polri.

"Tidak semua personel yang latihan di sini, kita turunkan semuanya. Di Polda kita sudah menyiapkan tim Siber untuk melacak yang berkaitan adanya hoaks," kata Tomex.

Personel gabungan diminta untuk menangani setiap potensi konflik dengan mengedepankan tindakan humanis dan preventif. Selain itu, personel pengamanan diminta untuk berpegang pada regulasi pengamanan konflik pada Pemilu 2019.

"Utamakan langkah humanis jika dilakukan penegakan hukum, dilakukan secara profesional dan proporsional. Sehingga kita bisa bertindak cepat dan tepat," jelas Tomex.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin memprediksi isu SARA, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik uang akan meningkat pada kampanye Pemilu 2019. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, terdata 90 wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan SARA tinggi.

"Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA pada indeks rawan tinggi terdapat 90 kabupaten/kota dan indeks rawan sedang berjumlah 424 kabupaten/kota," kata Afif di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).

Kemudian, kata dia, netralitas ASN pun harus diperhatikan pada Pemilu 2019. Berdasarkan data, terdapat 94 kabupaten/kota di Indonesia yang indeks kerawanannya tinggi.

"Indeks rawan sedang berjumlah 420 kabupaten/kota," kata dia.