Retret Kepala Daerah yang Gaduh Usai Diboikot Ketum PDIP Megawati

Liputan6.com, Jakarta Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, telah resmi dibuka pada Sabtu 22 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.

Hal ini diamini oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. Dia melihat instruksi Megawati akan memberikan dampak besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, perintah Megawati berpotensi membuat kepala daerah yang berasal dari PDIP, tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Jelas berpengaruh terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, karena ini instruksi bukan main-main. Banyak juga kepala daerah yang memang berada di bawah panjinya PDIP," ujar Hendri kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Kemudian apakah persepsinya jadi buruk antara hubungan Megawati dengan Prabowo, ya tentu saja. Karena ini kan dianggap menolak instruksi dari negara," pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menambahkan.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” kaya Iwan dalam keterangan diterima, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan kemarin sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi. 

“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu,” jelas Iwan.  

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode selanjutnya.

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini," dia menandasi.

Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

 "Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (21/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

"Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retreat tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) bukan untuk mengajarkan militeristik. Sebaliknya, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, yang juga relevan di dunia swasta.

"Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, tepat waktu," jelas Mendagri di hadapan awak media setelah membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Retret pembekalan yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Mendagri berharap, dengan pembekalan ini, kepala daerah dapat disiplin dalam segala hal, seperti memastikan rapat dimulai tepat waktu, misalnya pukul 9 pagi.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kebersihan. Kepala daerah diharapkan menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur bersih sebelum meninggalkan tenda. Kedisiplinan dan kebersihan ini, menurut Mendagri, sangat penting, terutama bagi birokrasi yang bertugas melayani masyarakat.