Warga Bergaji Rp 13,9 Juta Ogah Punya Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada kekurangan pasokan rumah (backlog) sebesar 7 persen dari kebutuhan perumahan 800 unit hingga 900 unit per tahun di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Warga mampu ini lebih memilih tinggal di apartemen ketimbang mempunyai rumah tapak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR, Maurin Sitorus mengatakan, backlog 7 persen ini dialami pada desil 10, yakni golongan masyarakat berpendapatan Rp 13,9 juta per bulan. Rata-rata pengeluaran mereka sebesar Rp 8,2 juta setiap bulan.

"Backlog ini bukan karena mereka tidak mampu beli rumah, tapi justru ogah punya rumah karena malas mengurusnya. Mereka lebih memilih tinggal di apartemen," ujarnya di acara Seminar Nasional Dalam Mendukung Program Sejuta Rumah di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Merujuk pada data Bank Dunia, Maurin menyebut, ketimpangan atau jurang ekonomi antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar. Data lembaga internasional ini menyebut, satu persen atau 2,5 juta penduduk menguasai 50 persen kekayaan di Indonesia. Sedangkan 10 persen atau 25 juta penduduk menguasai 75 persen kekayaan.

"Jadi ketimpangan sangat tajam. Masyarakat desil 9 dan 10, difasilitasi dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial," jelasnya.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diakui Maurin, sering terkendala masalah harga sehingga takut membeli rumah. Persoalan harga tanah dan perizinan memainkan peranan besar terhadap harga rumah.

Pemerintah, sambungnya, berupaya mengontrol sehingga harga rumah tidak semakin cepat naik dibanding penghasilan. Karena harga rumah yang kian meroket akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempunyai rumah atau hunian layak.

"Ini yang dihadapi masyarakat kita, khususnya berpenghasilan rendah. Jadi kami sedang menggodok KPR Swadaya, FLPP mikro berseris dan memperpanjang jatuh tempo KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 25 tahun atau 30 tahun. Karena di negara maju KPR sampai 40 tahun," jelas Maurin.

Dari data Asosiasi Bank-bank Daerah (ASBANDA), KPR FLPP yang sudah disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai September 2015 sekitar lebih dari Rp 150 miliar sebanyak 2.504 unit rumah. Penyaluran dana swadaya KPR dari 26 BPD 642 unit senilai Rp 14,71 triliun di periode tersebut. Realisasi ini meningkat dari posisi Desember tahun lalu sebanyak lebih dari 66 ribu unit senilai Rp 13,55 triliun. (Fik/Gdn)



**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini

**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6