Pilkada DKI Jakarta Picu Perlambatan Pasar Properti

Liputan6.com, Jakarta Berita yang membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih terus diperbincangkan masyarakat. Bahkan semakin nyaring tersiar, menjelang tiga bulan dari hari pemungutan dan penghitungan suara.

Rencananya, penetapan calon terpilih tanpa sengketa akan diadakan pada awal Maret 2017. Sementara bila hasil memutuskan harus diadakan dua putaran, KPU siap menggelar pemungutan kembali pada pertengahan April.

Itu artinya, kemungkinan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang resmi dan sah baru bisa dirilis pada awal Mei tahun depan.

Isu Pemilihan Gubernur atau disingkat Pilgub rupanya sedikit banyak memberi efek bagi sektor properti. Dari sisi broker, Pilgub maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) memang kerap memicu terjadi perlambatan penjualan terutama dari kaum investor.

“Tahun ini masih bisa dikatakan sebagai masa pemulihan properti. Lalu ditambah lagi dengan musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang biasanya memancing sikap investor untuk cenderung wait and see karena ada rasa kekhawatiran dengan kebijakan baru yang dicetuskan gubernur mendatang,” terang agen properti dari ERA Griya Selaras, Ossy Agusta.

(Simak juga: Bintaro Kembali Bergairah di Kuartal 4 2016)

Tanpa menutup-tutupi kepada Rumah.com, menurut Agusta, penjualan properti sepanjang tahun 2016 ini pun mengalami penurunan meski tidak terlampau signifikan.

“Siklusnya memang terbaca begitu. Satu investor seperti ‘latah’ mengekor investor lain untuk menunggu kondisi properti stabil lagi. Mereka biasanya lebih cemas akan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sering dinilai sebagai penghambat utama,” katanya.

Kendati demikian, penjualan properti masih laris saja dari sisi konsumen kategori end-user (membeli untuk ditempati).

“Prediksi saya investor mulai bergeliat kembali di tahun depan, pasca urusan Pilkada rampung,” pungkasnya.

Justru Sekarang Waktunya!

Senada dengan Agusta, Sales Manager Kebagusan Terrace, Stephanie Cassandra, justru berpendapat bahwa pembelian rumah tapak kelas menengah atas hingga kini malah terpantau masih bagus.

“Khususnya di Jakarta Selatan seperti Jagakarsa dan Kebagusan, konsumen end-user masih banyak dan tidak terpengaruh dengan isu perubahan kebijakan jelang Pilgub. Mereka lihat, suka, bujet sesuai, ya langsung dibeli. Karena rumah bagi mereka kan kebutuhan mendesak,” jelasnya.

Namun ketika ditanya dari sisi konsumen golongan investor, ia mengakui bahwa pembelian tetap ada tetapi bisa dikatakan sangat sedikit.

“Investor lebih kearah lihat-lihat dulu deh. Tapi kami menyarankan ke mereka, untuk lebih baik beli di tahun ini dan kalau bisa akad kreditnya jangan melewai tahun depan. Sebab siapapun takkan tahu regulasi apa yang bakal dicanangkan di 2017.”

“Oleh karenanya, sekarang menurut saya adalah waktu yang paling tepat,” imbuh Stephanie.

(Baca juga: Siapapun Gubernurnya, Jakarta Harus Dibenahi Sungguh-sungguh!)

Menyoal perubahan NJOP DKI Jakarta tahun depan, ia menganalisa pasti terjadi kenaikan namun drastis atau tidaknya sulit diproyeksikan.

“Karakter kenaikan NJOP relatif mudah terbaca sejak kenaikan hebat di tahun 2013. Semenjak tahun itu, tahun-tahun sebelumnya naik terus dan sepatutnya di 2017 juga akan naik meski saya rasa tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Terakhir kepada siapapun nantinya gubernur DKI Jakarta terpilih, Stephanie menyampaikan harapannya terkait dengan perbaikan regulasi dalam pembangunan properti.

“Mengingat kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, kami berharap kebijakan yang dikeluarkan tidak mempersulit pengembang terutama dari tahap pengurusan sertifikat, perizinan, apalagi regulasi yang kurang masuk akal,” pungkasnya.