Liputan6.com, Jakarta Program Satu Juta Rumah akan tetap dilanjutkan pada tahun 2017. Pasalnya, kekurangan kebutuhan rumah (backlog) perumahan bagi masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah sangat diperlukan.
Demikian dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang dikutip Rumah.com.
Ia menerangkan, adanya peningkatan jumlah capaian pembangunan rumah di tahun 2016 kemarin diharapkan dapat terus memacu pembangunan rumah di Indonesia.
Advertisement
Selain pasar perumahan yang terbuka cukup luas, pemerintah pun terus mendorong peran serta aktif dari para pemangku penetingan bidang perumahan untuk mendukung program ini.
“Jika tahun 2015 lalu jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sekitar 700 ribuan unit dan 2016 ini mencapai lebih dari 800 ribu unit atau 805.169 unit rumah, maka tahun 2017 ini kami lebih optimistis program ini bisa terus ditingkatkan. Apalagi kebutuhan hunian bagi masyarakat khususnya MBR terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.
Senada dengan Basuki, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin pun menyatakan keoptimisannya akan target di tahun 2017.
“Adanya berbagai kemudahan perizinan yang diberikan Pemerintah, serta adanya dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui KPR FLPP, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau,” tukasnya.
Syarif menerangkan, porsi pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR pada pelaksanaan Program Satu Juta Rumah tahun 2017 tidak mengalami perubahan.
“Komposisi pembangunan rumah pada tahun 2017 masih tetap 700.000 untuk MBR dan 300.000 untuk non MBR,” ia menjelaskan.
(Cari rumah subsidi area Jabodetabek? Klik di sini)
Disokong Enam Pihak Penting
Seperti diberitakan sebelumnya, demi mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), pengembang, perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat.
Imbas dari sinergitas yang terbangun ini, berdasarkan laporan resmi, jumlah pasokan rumah bagi masyarakat yang tersedia di tahun 2016 terealisasi di angka 80 persen.
“Total realisasi Program Satu Juta Rumah Tahun 2016 ini mencapai angka 805.169 unit,” imbuh Syarif.
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah non-MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.
“Setiap tahun capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat. Jika tahun 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 unit, maka tahun ini pembangunan rumah mengalami peningkatan sekitar 100.000 unit menjadi 805.169 unit,” terangnya.
Melalui program ini, Pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR juga berhasil membangun sebanyak 111.796 unit rumah bagi MBR yang terdiri dari rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 7.860 unit.
(Lihat: Rumah subsidi di Bogor harga Rp141 Juta)
Ditambah lagi adanya rumah khusus 6.048 unit serta rumah swadaya sejumlah 97.888 unit (pembangunan rumah baru 1.007 dan peningkatan kualitas rumah 96.881 unit).
Jika diurutkan perinciannya, Kementerian/Lembaga berhasil mendirikan rumah sebanyak 16.923 unit, Pemda 120.180 unit, dan pengembang perumahan berjumlah 265.747 unit yang terdiri dari skema subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 42.017 unit dan KPR Syariah 7.311 unit.
Sementara Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 111.358 unit dan kredit konstruksi 105.061 unit. Pembangunan rumah melalui fasilitas pembiayaan lainnya sebanyak 21.830 unit dan dari CSR perusahaan 320 unit serta masyarakat 32.586 unit rumah.
Adapun pembangunan rumah untuk non-MBR sejumlah 235.787 unit berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 12.332 unit, masyarakat non-MBR 10.000 unit, non-subsidi komersial 80.235 unit, non-subsidi syariah 3.972 unit dan kredit konstruksi 129.248 unit.
Data pembangunan rumah selama tahun 2016 tersebut berasal dari Kementerian PUPR yang merupakan data progress yang sudah terkontrak, data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta data rencana alokasi APBD Penyediaan Perumahan dari Pemerintah Daerah.