Guru Bantu, Tulang Punggung Pendidikan di Pedalaman Papua

Liputan6.com, Jayapura - Esra Patatang, guru bantu muda berusia 27 tahun, terpaksa meninggal dunia pada 12 September lalu. Dia tak pernah mengetahui alasan dirinya menjadi sasaran tembak oleh kelompok kriminal bersenjata di daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Tak hanya Esra, tenaga guru lainnya, Anton Arung Tambila, juga ditembak saat berada di dalam rumahnya pada 2012 lalu.

Namun, tak semua guru memiliki pengalaman pahit saat bertugas di wilayah segi hitam Papua, tiga wilayah yang dicap oleh aparat keamanan di Papua sebagai daerah operasi kelompok kriminal bersenjata, yakni Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya.

Lenaci Giri, salah satunya. Guru cantik yang dikontrak Pemda Kabupaten Lanny Jaya ini justru tak ingin berpindah dari tempat tugasnya di Distrik Tiomneri, Kabupaten Lanny Jaya.

Distrik yang terletak paling ujung dari Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya ini, harus ditempuh dengan tiga jam berjalan kaki dari lokasi tempatnya mengajar di SMP Negeri 1 Tinggineri.

Nay (26), panggilan akrab Lenaci, merupakan alumni Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Dia mengaku sangat beruntung ditempatkan di daerah itu sejak setahun lalu.

Walau menurut sebagian orang daerah tersebut adalah rawan akan gangguan keamanan, ia merasa sayang untuk pindah karena telah bersatu dengan anak-anak didiknya serta lingkungan sekitarnya.

"Kami pun kadang berpikir, kontrak dua tahun yang saat ini diberikan, rasanya tak cukup dan seharusnya bisa ditambah," ucap Nay yang menjadi guru kontrak, melalui program perekrutan dari Indonesia Cerdas program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nay bersama dengan 68 orang guru kontrak lainnya, selalu merasa beruntung. Salah satunya karena segala kebutuhan dari para guru kontrak dipenuhi oleh pemerintah setempat.

Saat ini ada lebih dari 100-an guru kontrak yang tersebar di Lanny Jaya. Para guru ini berasal dari Medan, Kalimantan, Toraja dan Kupang.

"Sampai dengan alat makan pun, mereka sediakan untuk kami. Teman-teman yang di lokasi mengajarnya tak ada listrik, diberikan solar cell. Lalu baru-baru ini, kami juga diberikan sepeda motor. Saya merasa masih beruntung, sebab ada sinyal telekomunikasi," ucap Nay yang tergabung dalam angkatan 67 di Indonesia Cerdas.

Dirinya menuturkan masyarakat Lanny Jaya juga sangat melindungi para guru, misalnya ada gangguan dari kelompok bersenjata untuk mengacaukan keamanan. Tak hanya itu, reaksi cepat pemda juga patut diacungi jempol jika ada guru yang sedang sakit atau dalam kesulitan lainnya.

Hampir 29 kabupaten/kota di Papua memilih menggunakan guru bantu atau guru kontrak untuk mendidik anak usia sekolah hingga ke kampung-kampung. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Protasisus Lobia, beralasan menggunakan guru bantu atau guru kontrak karena banyaknya guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tak pernah berada di tempat.

Padahal secara fisik, infrastruktur sekolah di Papua sudah mulai membaik. Sejumlah fasilitas untuk para pengajar juga disediakan oleh pemda setempat. Terkait masalah itu, pemkab maupun pemkot semestinya menjatuhkan sanksi tegas pada guru yang melalaikan tugas.

"Sanksi itu bisa berupa pemecatan ataupun ditahan gajinya. Jangan tak pernah mengajar, tetapi gaji terus disetor ke tabungannya. Kepala daerahnya harus tegas," kata Protasisus.

Ia mengaku yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Papua saat ini hanya sebatas pelatihan guru dan meningkatkan mutu guru dengan sertifikasi. Itu karena kewenangan pengawasan sekolah yang dimiliki provinsi mulai berkurang. Hanya tersisa tiga dari 10 sekolah.

Disdik provinsi sebenarnya menyodorkan solusi untuk menekan tingkat kelalaian guru sekaligus mempermudah siswa bersekolah. Solusi itu adalah menggelar proses belajar mengajar dengan menyelenggarakan sekolah berasrama. Beberapa sekolah di Papua sudah menerapkan pola tersebut, seperti di Lanny Jaya, Mimika dan Nabire.

"Sekolah berpola asrama di Papua sudah dibicarakan dengan Bapenas dan tahun depan akan dibangun di lima wilayah adat. Untuk daerah Meepago akan dibangun di Nabire, lalu Lapago akan dibangun di Wamena, perwakilan Saireri dibangun di Biak Numfor, untuk wilayah adat Anim Ha akan dibangun di Merauke dan Mamta di Kabupaten Jayapura," tutur dia.

Protasius menambahkan, honor guru bantu diupayakan minimal setara dengan standar upah minimum Papua sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Sementara, tunjangan lainnya dapat disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kesulitan didaerah itu.

"Jangan lagi ada pemotongan di tengah jalan atau honornya ditahan hingga satu tahun baru dicairkan," ucap Prostasius.

Untuk pengangkatan guru bantu pun seharusnya dapat dilakukan tiap tahun. Ada kuota yang bisa dimanfaatkan untuk diprioritaskan bagi guru-guru honorer yang telah mengabdi hingga belasan tahun itu dapat diangkat menjadi guru PNS.

"Ini semua tinggal niat baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata Prostasius.

Terkadang, peran tenaga pengajar di Papua juga sering digantikan oleh TNI/Polri, khususnya bagi mereka yang bertugas di daerah perbatasan atau daerah terpencil lainnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Teguh Pudji Raharjo menyebutkan, biasanya sebelum pasukan diberangkatkan ke Papua, pasukan itu harus mengetahui tentang kondisi wilayahnya, kekurangan daerah itu apa dan apa yang harus dikembangkan.

Jika ada kekurangan guru daerah yang akan menjadi tempat tugasnya, sejumlah pasukan yang berpotensi menjadi tenaga pengajar akan digembleng selama enam bulan untuk memperdalam ilmu pendidikan. Hasil penggemblengan ini, pasukan mendapatkan sertifikat mengajar dari Dinas Pendidikan.

"Prajurit kami tak sembarangan mengajar. Kemampuan mengajarnya kita asah dulu dan jangan khawatir, kami lebih  peduli daripada guru," ucap Teguh.

Rata-rata bidang studi yang sering kekurangan gurunya adalah olahraga, matematika dan Bahasa Indonesia. Kebanyakan prajurit TNI di Papua mengajar pada anak didik tingkat SD dan SMP.

Termasuk ketersediaan buku pelajaran, jika di daerah tersebut anak didiknya minim akan buku pelajaran, pasukan yang bertugas akan memberitahukan tentang buku pelajaran apa saja yang dibutuhkan.

"Tak ada bayaran khusus bagi prajurit dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar. Ini adalah bagian dari teritorial," kata Teguh.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom, mengaku perekrutan guru kontrak untuk daerahnya adalah terbanyak di seluruh provinsi di Indonesia. Sasaran Pemkab Lanny Jaya menyebar para guru kontrak ini untuk mengejar anak didik di Lanny Jaya lancar dalam calistung.

"Kami sebar guru kontrak dari luar Lanny Jaya, karena rasa peduli kami terhadap pendidikan itu sendiri. Sasarannya adalah pada kelas 1-4 SD, calistung harus lancar dan pada kelas 4 SD bisa masuk pada ilmu-ilmu dasar lainnya. Saat ini di TK-pun, para guru sudah belajar mengenalkan angka dan huruf," tutur Befa.

Hasilnya, pendidikan di Lanny Jaya dalam lima tahun belakangan ini sudah membaik. Indikasinya, ada tujuh orang pilot, delapan-sembilan orang dokter dan 35 putra asli setempat yang kuliah di luar negeri.

"Kami pun bekerja sama dengan Sunshine Coast University di Australia untuk program guru," ujar dia.

Befa melanjutkan untuk tahun ini akan kembali direkrut sebanyak 70-an guru kontrak yang akan disebar di seluruh pelosok Lanny Jaya. Pihaknya mengaku, jika anak di kampung Lanny Jaya dapat melakukan ujian nasional, tanpa dibantu oleh siapapun, berati kemampuannya sudah bisa disamakan dengan pendidikan di kota lainnya.

"Kemampuan ilmu, saya rasa semua bisa dikembangkan dan yang berbeda itu kan hanya fasilitas dan tenaga pengajar. Sebenarnya semua anak memiliki kemampuan yang sama dan ini yang perlu kita selamatkan," kata dia.

Ketertinggalan pendidikan di Lanny Jaya, menurut Befa, dikarenakan banyaknya guru yang notabene putra daerah meninggalkan tempat tugas. "Saat ini, saya tak ambil pusing. Biar saja mereka tak ada di tempat, tetapi guru kontrak selalu setia  dengan anak didik hingga ke kampung-kampung," ujar Befa.