Ratusan Juta Rupiah Dana Desa Hilang di Bawah Kasur

Liputan6.com, Jambi - Warga Desa Rantau Bidaro, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, baru saja dihebohkan hilangnya Rp 180 juta dana desa. Duit sebanyak itu yang disimpan di bawah kasur kamar kepala desa diduga hilang digondol maling.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa itu terjadi pada Kamis malam, 23 November 2017. Sebelum kejadian, Kepala Desa Rantau Bidaro, Tapri (42) pergi bersama istrinya untuk menghadiri undangan maulid nabi di sebuah madrasah desa setempat.

"Kabarnya maling masuk ke rumah pak kades, mengacak-acak seluruh isinya," ucap Man, salah seorang warga Rantau Bidaro, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, 24 November 2017.

Sementara, Kapolsek Muara Siau, Iptu Adli membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Kepala Desa Rantau Bidaro bernama Tapri atas hilangnya uang dana desa sebesar Rp 180 juta.

Menurut Adli, dari olah tempat kejadian perkara, pencurian itu terjadi Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kepala desa dan istrinya pergi, rumah dalam keadaan kosong. Saat itulah maling yang belum diketahui jumlahnya beraksi.

Maling tersebut diketahui masuk melalui pintu belakang rumah. Di mana ada tiga pintu yang dijebol kuncinya, yakni pintu belakang, pintu tengah, dan pintu kamar kepala desa.

"Uang itu ada di kamar kades, disimpan di bawah kasur," ucap Adli.

Ke depan, Adli berpesan agar warga atau siapa pun lebih berhati-hati menyimpan uang maupun barang berharga lainnya. Mengingat, pelaku pencurian bisa saja beraksi kapan saja, di mana saja dan bisa menimpa siapa saja, termasuk mengincar dana desa.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Merangin, 8 November 2017, Bupati Al Haris mengatakan, jumlah desa penerima dana desa di wilyahnya mencapai 205 desa.

Ia menjelaskan, pada tahun ini, Kabupaten Merangin menerima anggaran dana desa sebesar Rp 157,6 miliar. Pemkab Merangin juga mengalokasikan ADD, DBH pajak dan retribusi untuk desa sebesar Rp 82,9 miliar.

Dari jumlah itu, rata-rata jatah setiap desa akan menerima anggaran Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar.

"Jumlah itu masih ditambah bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp 12,9 miliar. Di mana satu desa dan kelurahan akan mendapatkan Rp 60 juta," ujar Al Haris.

Melihat besarnya anggaran yang ada, Al Haris mengimbau agar setiap kepala desa beserta jajarannya benar-benar berkomitmen mengelola dana desa sebaik-baiknya demi kemajuan desa.

Selain itu, Al Haris juga berharap agar semua pihak membangun komitmen dan harmonisasi serta menghindari konflik dan arogansi. Kepala Desa dan perangkatnya maupun BPD lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi.

"Kepala desa harus peka menyerap keinginan masyarakat. Sementara, BPD bisa berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan kegiatan pemerintah desa," ucap Al Haris.