Ada Proyek Megah Purbalingga Islamic Center di Balik Penangkapan Bupati Tasdi oleh KPK?

Liputan6.com, Purbalingga - Operasi tangkap tangan Bupati Purbalingga, Tasdi, pada Senin, 4 Juni 2018, diduga karena pengkondisian proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC). Bangunan yang ditujukan untuk pusat kegiatan umat muslim itu terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah.

PIC tersebut digadang-gadang akan menjadi pusat manasik dan embarkasi haji terbaik di Indonesia.

Saat peringatan hari lahir Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ke-28 di Pendopo Kabupaten Purbalingga, Minggu, 6 Mei 2018, Pemkab Purbalingga diapresiasi IPHI Jateng atas rencana pembangunan kawasan tersebut. Bahkan, Tasdi meraih penghargaan dari IPHI pusat sebagai Tokoh Masyarakat Peduli IPHI.

"Saya kagum dengan perhatian pemerintah kepada para jemaah haji. Apalagi, saya dengar akan dibangun Islamic Center seluas lima hektare untuk memfasilitasi kegiatan haji dan kegiatan keislaman lainnya," ujar Ketua IPHI Jateng, Harsono, kala itu.

Kawasan PIC menempati lahan seluas 4,5 hektare. Anggaran tahun berjangka disiapkan sekitar Rp 77 miliar sejak 2017 untuk pembangunan kawasan tersebut.

Kepala Bagian Badan Layanan Pengadaan, Hadi Iswanto yang juga ditangkap tangan KPK pernah diwawancarai Liputan6.com terkait pembangunan PIC, pada Kamis, 11 Januari 2018. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Purbalingga.

Pada 2017, tahapan pembangunan berupa penyiapan lahan dan kawasan PIC. Anggaran yang dikeluarkan saat itu sebesar Rp 14,8 miliar. "Tahun ini rencananya dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp 24,5 miliar dengan progress sekitar 30 persen," ujar Hadi saat itu.

Di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Purbalingga status lelang telah dimenangkan PT Sumber Bayak Kreasi dengan nilai proyek Rp 22,28 miliar. Perusahaan itu pula yang mengerjakan proyek pembangunan PIC pada 2017.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemkab berencana memperlebar Jalan Soekarno-Hatta menjadi empat lajur dengan median jalan di tengahnya. Hal itu untuk mendukung PIC sebagai pusat embarkasi haji, apalagi pemberangkatan direncanakan bisa melalui Bandara Jenderal Soedirman yang sedang dibangun.

Sedikitnya ada 12 bangunan yang berdiri di kompleks PIC. Nantinya, begitu masuk dari halaman parkir, pengunjung langsung dihadapkan megahnya miniatur Masjidil Haram dengan pusat berupa miniatur Kakbah.

Di sisi kiri Masjidil Haram itu akan berdiri gedung pengelola, gedung serbaguna, kantor IPHI, kantor Majelis Ulama Indonesia, kantor Baznas, dan kantor Forum Kerukunan Umat Beragama. Sementara, di sebelah kanan Masjidil Haram terdapat kebun kurma.

Masuk lebih dalam di pojok kiri kawasan PIC akan terlihat miniatur Masjid Nabawi yang tidak kalah megah. Persis di belakang Masjidil Haram terdapat miniatur lokasi haji.

"Dilengkapi juga terowongan Mina, Padang Arafah, Bukit Safa dan Marwah, dan area lempar jumrah untuk manasik haji," kata Hadi.

Diperkirakan area tersebut dapat menampung ratusan calon haji sekaligus untuk peragaan pelaksaan ibadah haji sesuai rukun-rukunnya. Mereka akan belajar praktik tawaf, sai, wukuf, lempar jumrah, dengan kondisi yang dibuat semirip mungkin dengan keadaan di Tanah Suci.

PIC pun disiapkan untuk menjadi obyek wisata religi yang nantinya akan dilengkapi pusat oleh-oleh khas Purbalingga di sebelah kanan area parkir. Selain itu, halaman parkir dibuat luas agar bisa menampung ratusan bus.

"Semua itu untuk mendorong kegiatan umat Islam dan peningkatan ilmu-ilmu keislaman," Hadi menambahkan.

Satu bulan sebelum ditangkap tangan KPK, Tasdi sempat memberi petuah kepada para rekanan jasa konstruksi, konsultan perencana, dan pengawas, termasuk rekanan pemenang proyek pembangunan PIC. Tepatnya pada Selasa, 22 Mei 2018, saat penandatanganan 102 dokumen kerja di aula DPU PR Purbalingga.

Saat itu, Tasdi meminta agar tidak ada putus kontrak pada semua kegiatan tahun anggaran 2018. Sebab, pada 2017 terdapat dua proyek putus kontrak karena pengerjaan tidak sesuai target, yaitu pembangunan Jembatan Pepedan-Tegalpingen dan pengadaan prasarana air bersih di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja.

Dia pun meminta para rekanan jasa konstruksi meningkatkan kualitas pekerjaan. Petuah itu bukan tanpa alasan, karena pada 2018 ini, DPU PR mendapat pagu anggaran Rp 189 miliar yang terbagi ke 88 paket jasa konstruksi dan 14 paket jasa konsultasi.

"Purbalingga ibarat kapal jangan sampai tenggelam. Saya sebagai kapten, tidak mau kapal ini hanya bergoyang-goyang tapi bagaimana agar kapal ini bisa memberi manfat bagi semuanya. Pemerintah diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dan pekerja konstruksi juga diuntungkan," kata Tasdi saat itu.

Sayangnya, penghargaan IPHI dan petuah itu saat ini ternodai dugaan suap proyek pembangunan di Purbalingga. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengindikasikan suap bagian dari commitment fee salah satu pengusaha jasa konstruksi.

"Proyek pembangunan yang saya dapat informasinya," katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono lebih mengerucutkan dugaan pada dua proyek besar. Selain pembangunan Purbalingga Islamic Center itu, juga ada pembangunan gedung DPRD Purbalingga yang dianggarkan Rp 30 miliar.

"Dua proyek besar itu tidak transparan dalam proses lelang," katanya.