Membangun Generasi Emas Lewat Bangga Papua

BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial bagi orang asli Papua, yang merupakan salah satu terobosan yang kami lakukan dalam pemanfaatan dana otonomi khusus dan merupakan program kontekstual Papua sesuai dengan tantangan dan kondisi pembangunan di Papua.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Agu 2019, 22:29 WIB
Diterbitkan 20 Agu 2019, 22:29 WIB
Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan BANGGA Papua.
Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan BANGGA Papua. (Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Papua - Menyebut kata Papua, tentu akan terbayang kondisi geografis Papua yang sulit dan berdampak langsung terhadap susahnya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Ketiga hal yang mendasar di Papua ini membutuhkan solusi yang cepat, cermat, dan tepat sasaran. Tak heran jika pemerintah setempat mencoba mewujudkannya dalam memberikan akses layanan dasar yang lebih baik agar dapat membangun generasi penerus yang sehat dan kuat serta bangkit dari momok gizi buruk, dilansir Antara, Selasa (20/8/2019).

Gayung pun bersambut ketika akhir November 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah meluncurkan Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan istilah "BANGGA Papua".

BANGGA Papua merupakan salah satu terobosan kebijakan strategis daerah yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mewujudkan Generasi Emas anak-anak asli Papua yang sehat, cerdas, dan berkarakter serta dapat turut aktif mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional.

Gubernur Lukas mengatakan, untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua disalurkan langsung ke tingkat rumah tangga, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

"BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial bagi orang asli Papua, yang merupakan salah satu terobosan yang kami lakukan dalam pemanfaatan dana otonomi khusus dan merupakan program kontekstual Papua sesuai dengan tantangan dan kondisi pembangunan di Papua," kata Lukas merefleksi program yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun itu.

Program perlindungan sosial ini dilaksanakan dalam skema pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per anak kepada anak-anak asli Papua dengan usia di bawah empat tahun. Dana bantuan ini ditujukan untuk pembelian bahan pangan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Sumber dana untuk program ini adalah dari dana Otsus dan disalurkan langsung dari Bank Papua ke rekening ibu atau wali yang sah dari anak-anak di bawah usia 4 tahun ini.

Penyaluran dana bantuan tersebut juga disertai dengan edukasi menyeluruh terkait cara pemenuhan gizi yang benar dan cara peningkatan akses anak terhadap layanan kesehatan.

Tujuan Edukasi ini agar masyarakat dapat memahami cara pemanfaatan dana bantuan dengan benar, serta menyasar pada perubahan cara pikir masyarakat agar dapat memprioritaskan penggunaan dana hanya untuk kebutuhan anak mereka.

 

Mengatasi Stunting

Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan BANGGA Papua.
Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan BANGGA Papua. (Liputan6.com/Istimewa)

 

Melalui program BANGGA diharapkan kualitas sumber daya generasi penerus untuk pembangunan di Tanah Papua dapat terus membaik, melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak asli Papua yang berkelanjutan.

Meski sepintas program ini tampak cukup sederhana dan mudah dilakukan, yaitu dengan memberikan dana kepada ibu.

Namun, program ini dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif serta disesuaikan dengan kondisi pembangunan di tanah Papua, dengan dukungan dari program kerjasama Pemerintah Australia-Indonesia, KOMPAK dan MAHKOTA.

Adapun rancangan program diawali dengan sejumlah kajian yang meliputi ketersediaan sarana perbankan, ketersediaan pelayanan dasar serta ketersediaan penyedia bahan makanan bergizi.

Kajian hukum juga dilakukan sebelum menyusun regulasi terkait BANGGA Papua untuk memastikan bahwa program ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setelah rancangan program selesai disiapkan, kemudian dilakukan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan mereka memahami dan mendukung tujuan dari BANGGA Papua. Pendataan calon penerima manfaat dilakukan melalui sensus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Salah satu syarat mutlak kepesertaan dalam program ini adalah anak tersebut harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Daftar usulan calon penerima manfaat tersebut kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten kepada Pemprov Papua untuk diverifikasi, disahkan dan kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BANGGA Papua yang terhubung dengan sistem perbankan di Bank Papua.

Berdasarkan daftar tersebut Bank Papua turun ke tingkat kecamatan untuk melayani pembukaan rekening oleh ibu-ibu yang memiliki anak berusia di bawah 4 tahun. Selanjutnya, dana ditransfer ke rekening ibu secara berkala.

Proses implementasi

Kini program BANGGA Papua telah berjalan hampir dua tahun dan telah diimplementasikan di tiga kabupaten percontohan yakni di Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Paniai yang juga merupakan keterwakilan dari tiga wilayah pembangunan berbasis adat yaitu Animha, Lapago dan Meepago dengan rata-rata tingkat kemiskinannya tinggi sehingga indeks pembanguan manusia (IPM) daerah itu juga rendah.

Melalui pola percontohan tersebut, kata Enembe, Pemprov Papua berharap untuk mendapatkan hasil dan model program yang sesuai dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM, selanjutnya program tersebut akan direplikasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi.

Sejak program ini dijalankan, Pemprov Papua sudah berhasil melakukan penyaluran dana program BANGGA Papua kepada 20.356 anak orang asli papua, dengan total anggaran sebesar Rp48,6 milyar melalui rekening ibu atau wali penerima manfaat.

Melalui program BANGGA Papua, pemerintah Provinsi Papua telah ikut mendukung tercapainya target nasional terkait inklusi keuangan yang menekankan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan Bank.

Selain itu, juga telah mendukung sistem pendataan kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua, dan semua penerima manfaat wajib memilik NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbasis KTP-elektronik, sehingga dapat dipastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kependudukan (Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan KTP-el).

Salah satu penerima manfaat adalah mama Yosefa dari Distrik Atsy Kabupaten Asmat yang merasakan manfaat dari program BANGGA Papua.

Ibu yang memiliki Balita itu mengungkapkan kesyukuran dan rasa terima kasihnya pada bupati dan Gubernur Papua yang dinilai telah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya agar tidak kurang gizi.

"Saya sangat senang dengan program BANGGA Papua, karena selain diberikan dana bantuan, saya juga diberikan pelayanan kartu keluarga serta akta kelahiran secara gratis," imbuh mama Yosefa.

Program BANGGA Papua yang pelan tapi pasti dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Papua, diharapkan juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua.

Tujuannya untuk mewujudkan generasi emas anak-anak asli Papua yang sehat, cerdas dan berkarakter serta dapat turut aktif mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional, juga guna mewujudkan Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan, khususnya untuk perwujudan visi keadilan pembangunan bagi Orang Asli Papua.

Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah Papua dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Seperti diketahui, stunting, atau gagal tumbuh anak karena kurang gizi, menjadi salah satu masalah nasional. Data Riset Kesehatan Nasional (Riskesdas) 2018 menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita di Indonesia mengalami stunting.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Tak urung, Presiden Joko Widodo pun, dalam pembahasan RAPBN 2020, menekankan pentingnya memberantas stunting di Indonesia.

Sebagai salah satu provinsi dengan akses geografis yang sulit dan beragam tantangan sosial ekonomi yang berat, tambahnya, Papua juga menjadi salah satu daerah yang fokus memberantas stunting lewat beberapa program. Salah satunya adalah program jaminan sosial BANGGA Papua tersebut.

Diharapkan program BANGGA Papua tidak hanya dapat meningkatkan gizi dan kesehatan anak, namun juga dapat mendorong ekonomi lokal serta mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya