Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat Dinilai Belum Mendesak

Liputan6.com, Bandung Keinginan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kota dari Bandung ke tiga opsi daerah, dinilai belum mendesak. Terlebih wacana tersebut belum mendapatkan persetujuan DPRD Jabar.

"Belum pernah diajukan dan belum ada rencana sebelumnya dan saya berpikir mereka harus melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan. Kalaupun kajian harus dilakukan harus komprehensif," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (30/8/2019).

Ono menyebutkan, wacana pemindahan Ibu Kota Jabar oleh Ridwan Kamil diharapkan bukan sekadar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara. Katanya, pemindahan ibu kota negara telah melalui proses panjang dengan mengubah isu pokok pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

"Perpindahan ibu kota provinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan," katanya.

Menurut anggota DPR Dapil 8 Jabar itu, Jawa Barat masih fokus pada isu pemerataan pembangunan seperti utara-selatan atau Bandung-Ciayumajakuning. Sehingga di saat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat.

"Perlu dipertimbangkan jangka panjangnya," katanya.

Saat ini Jawa Barat sudah dan sedang melakukan pembangunan skala besar sebagai proyek nasional, seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban). Apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan).

"Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta," ujarnya.

Seperti diketahui, isu terkait rencana pemindahan kembali mencuat. Ada tiga wilayah yang diproyeksikan, yaitu Walini, Tegalluar dan Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka).

Rencana pemindahan itu sudah masuk dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Bahkan, dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2013 pun pembahasan itu sudah masuk didalamnya dan sudah disahkan.

Ono menilai, kajian yang dilakukan Ridwan Kamil seyogyanya tidak hanya meliputi ketiga daerah opsi, tetapi merupakan kajian komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh.

"Kajian itu harus bisa menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya," katanya.

PDIP Jabar, lanjut Ono, merekomendasikan hasil workshop tiga pilar di Bandung, 26-28 Agustus 2019 lalu, bahwa Jawa Barat memerlukan pola pembangunan berdikari. Pembangunan tersebut berisi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Jawa Barat.

Rencana Pembangunan itu harus dilakukan secara menyeluruh meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat pembangunan, yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, terintegrasi, terpadu dan terpola.

"PDI Perjuangan Jawa Barat akan selalu konsisten untuk membangun Jawa Barat sehingga menjadi provinsi termaju di Indonesia, sehingga menyetujui atau tidak terhadap rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat sangat tergantung kepada rencana atau kajian pembangunan Jawa Barat yang sifatnya seperti pola pembangunan berdikari," katanya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini

Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Joga menilai keinginan Pemprov Jabar untuk memindahkan ibu kota provinsi tidak ada sisi urgensinya. Kota Bandung, menurutnya masih laik menjadi pusat pemerintahan saat ini.

Nirwono menyebutkan, lebih tepat untuk pemerintah daerah bisa memperbaiki infrastruktur Kota Bandung maupun sejumlah kabupaten pendukung ibu kota.

Selain itu infrastruktur dalam kota seperti tempat yang ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik yang terintegrasi dan lain sebagainya.

"Juga harus fokus pada percepatan pembangunan kabupaten/kota di Jabar agar SDM masyarakat lebih unggul," katanya.

Di sisi lain, kata dia, pemda juga wajib menyediakan lahan untuk hunian masyarakat, termasuk pengelolaan air bersih, pengolahan sampah dan limbah lingkungan lain.