Disebut Daerah Korupsi dan Politik Dinasti, Banten Malah Dapat Penghargaan KPK

Meski terkenal sebagai daerah politik dinasti dan korupsinya, di Hari Anti Korupsi 9 Desember 2019, Banten mendapat penghargaan dari KPK.

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 09 Des 2019, 18:00 WIB
Diterbitkan 09 Des 2019, 18:00 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim menjenguk korban ledakan pabrik kembang api
Gubernur Banten Wahidin Halim menjenguk korban ledakan pabrik kembang api (Liputan6.com/ Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Banten - Meski terkenal sebagai daerah politik dinasti dan korupsinya, di Hari Anti Korupsi 9 Desember 2019, Banten mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diberikan kepada Banten sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui tim Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK dalam beberapa tahun terakhir.

Banten yang kini berusia 19 tahun, sejak berdiri baru kali ini mendapatkan penghargaan tersebut. Penilaian dilihat dari capaian berbagai kategori, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah serta pembinaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Ini merupakan upaya dan kerja keras Pemprov Banten dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), Senin (9/12/2019).

Banten tak sendirian, ada juga peraih penghargaan lainnya, yakni Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepimpinan Ganjar Pranowo dan Kalimantan Tengah (Kalteng), di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran.

WH menyatakan tak mudah merubah pola kerja ASN Banten dan membutuhkan kerja keras untuk merubahnya, hingga tata kelola pemerintahan menjadi bersih dan baik.

"Ini merupakan kerja keras seluruh aparatur di Pemprov Banten yang memiliki komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena tanpa korupsi, Banten kuat, Indonesia maju," terangnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma'rif Amin menyebutkan pencegahan korupsi merupakan upaya penyadaran publik terhadap bahaya kejahatan korupsi.

"Korupsi merupakan kejahatan sistemik dan mengganggu pembangunan," tegasnya Wapres RI, Kyai Ma'ruf Amin, yang merupakan putra daerah asal Banten,

Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2019 mengambil tema Maju Lawan Korupsi dihadiri oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, serta para kepala daerah.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya