Kontroversi Bansos Banjarnegara Seret Nama Anggota Bawaslu

Liputan6.com, Banjarnegara - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sepertinya tak pernah sepi dari kontroversi. Setelah heboh diisukan menolak bantuan sosial atau bansos provinsi, kini ia diadukan ke Ombudsman Jawa Tengah perihal pendistribusian bantuan sosial.

Warga yang mengadu ke Ombudsman bernama Evy Yulianti, warga Desa Mertasari, Kecamatan Purwonegoro. Evy merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Dari pengakuan Evy, aduan itu bermula dari keluh kesah jamaah pengajian yang ia asuh pertengahan Mei lalu. Mereka yang tak menerima bansos meminta Evy agar mengusulkan nama mereka ke dalam daftar penerima manfaat.

Sebagai seorang figur yang ditokohkan, Evy memutuskan bersedia membantu. Dari informasi di grup WhatsApp, Evy mendapat link aduan Ombudsman.

Ia kemudian mengisi formulir aduan yang tersedia. Di formulir itu, ia hanya tinggal memilih item yang sesuai dengan persoalan yang akan diadukan.

"Ada pilihan kades, camat, bupati. Karena sesui persoalan di desa, maka saya centang yang kades," kata dia ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (6/6).

Selain berniat membantu warga, Evy tak ragu mengisi aduan di website Ombudsman juga karena identitas pelapor dirahasiakan.

Namun dalam kenyataannya, identitas pelapor bansos Banjarnegara ke Ombudsman justru dibuka dan diketahui terlapor. Hal ini membuat Evy kaget dan kecewa.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Ia kemudian ditelepon Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Semula Evy tak tahu kenapa Budhi menelepon dan menuduhnya melaporkan Budhi ke Ombudsman. Sebab ia tak merasa melaporkan bupati.

Evy dan warga lain yang ia bela diminta mengahadap bupati pada Rabu malam (4/6/2020). Evy yang saat itu berada di Magelang langsung memutuskan pulang ke Banjarnegara.

Malam itu, Budhi meluapkan kekecewaannya. Ia juga menjelaskan duduk perkara bantuan sosial dari provinsi.

Kamis (5/6/2020) pagi, Evy dan keluarga yang tinggal serumah diminta datang ke Puskesmas Purwonegoro untuk dites cepat. Namun karena ada satu anggota keluarga yang masih bekerja, beberapa saat kemudian petugas medis berpakaian APD lengkap mendatangi rumah Evy.

Tak hanya itu, seisi rumah juga disemprot disinfektan.

"Alasannya katanya karena saya baru bepergian dari zona merah," ujar dia.

Hasil rapid test menunjukkan Evy reaktif sehingga harus diisolasi. Namun hasil tes ini berbeda dengan hasil tes cepat yang dilakukan di PKU Muhammadiyah.

Tes di PKU Muhammadiyah ini merupakan desakan dari PDM Muhammadiyah Banjarnegara. Sebagai kader Muhammadiyah, persyarikatan tak rela anggotanya diperlakukan secara tidak hormat.

Evy yang semula diisolasi di fasilitas yang disediakan pemkab, Jumat (6/6/2020) kemudian dijemput untuk pindah ke PKU Muhammadiyah.

"Dokter dari PKU datang ke Dinkes agar saya bisa diisolasi di PKU Muhammadiyah," kata dia.

Aduan ke Ombudsman membuat Budhi Sarwono berang. Bagaimana tidak, aduan itu dibahas dalam telekonferensi bersama gubernur dan kepala daerah lain yang diadukan ke Ombudsman.

Aduan itu menyebut pendistribusian bantuan sosial dari provinsi di Banjarnegara tidak tepat sasaran. Budhi juga diadukan karena tidak menyediakan layanan aduan terkait persoalan bantuan sosial.

Akibat laporan ini, Budhi mengaku ditegur Gubernur Jawa Tengah. Ia juga merasa dipermalukan karena dianggap tidak profesional.

Merespons surat aduan ini, ia mengundang Evy dan warga yang disebut terdampak pandemi COVID-19 namun tidak menerima bantuan. Mereka dikumpulkan di Pendapa Dipayuda dengan formasi tempat duduk dibuat berjarak, Rabu (3/6).

Dalam video yang dirilis akun resmi Instagram Kabupaten Banjarnegara, Budhi sempat mengekspresikan kekesalannya kepada pelapor.

"Ini sama saja pak bupati dan gubernur dikaprok mukanya," kata dia.

Budhi menjelaskan, bantuan sosial dari provinsi belum cair sehingga memang belum ada yang menerima. Bantuan yang sejauh ini sudah didistribusikan antara lain bantuan dari Pemkab Banjarnegara dan bantuan yang bersumber dari dana desa.

Sedemikian kesalnya, Budhi bahkan sempat bersumpah atas nama Tuhan tidak menggelapkan dana bantuan sosial itu. Sebaliknya, ia mengaku berkorban miliaran rupiah untuk menangani pandemi COVID-19.

Kekesalan juga ditunjukkan dengan memberikan uang Rp200 ribu dari kantong pribadi untuk orang-orang yang diundang ke pendapa mapam itu, termasuk Evy. Uang itu senilai dengan bantuan provinsi.

Bantuan itu rencananya akan diberikan tiga kali selama tiga bulan berturut-turut sebagaimana bantuan sosial provinsi.

"Bulan depan saya panggil lagi, sekalian sama warga yang lain yang dilaporkan belum menerima bantuan," ujar dia.

Budi kemudian meminta anak buahnya menyerahkan uang Rp200 ribu kepada semua warga yang diundang, tak terkecuali Evy.