Ada yang 'Bermain' di Balik Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Blora?

Aneh tapi nyata, stok pupuk bersubsidi di Blora melimpah, tapi para petani merasa kesulitan mendapatkannya. Ada apa?

oleh Ahmad Adirin diperbarui 27 Nov 2020, 06:19 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2020, 02:00 WIB
Tumpukan pupuk subsidi melimpah di salah satu gudang penyangga PT Petrokimia Gresik yang berada di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)
Tumpukan pupuk subsidi melimpah di salah satu gudang penyangga PT Petrokimia Gresik yang berada di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - Pupuk subsidi di sejumlah gudang yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saat ini stoknya melimpah. Namun demikian, masyarakat petani masih merasakan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Ada apa?

Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Blora, Larso Ngariyanto mengungkapkan, kelangkaan pupuk meski stoknya melimpah disebabkan oleh karut marutnya proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Salah satu penyebabnya dia menduga ada sejumlah orang kuat yang 'bermain'.

"Jika masih ada yang bermain di pupuk subsidi, jangan harap pupuk akan mudah di kalangan petani," ungkap Larso kepada Liputan6.com, Rabu (25/11/2020).

Larso juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak koordinator pupuk subsidi wilayah Kabupaten Blora. Pasalnya, perwakilan petani kerap mendapat keterangan yang berbelit saat meminta penjelasan.

"Terus terang ya kecewa, masyarakat itu kan untuk meminta penjelasan penyebab kelangkaan pupuk di kalangan petani agar dapat ditemukan solusinya. Tapi jawabannya selalu berbelit," ungkap Larso.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu menyampaikan, koordinator distributor pupuk subsidi yang dimaksud atas nama Siti Sholichatun. Siti diketahui dari perwakilan Perusahaan Tani Jaya Perkasa (TJP), yang menangani distribusi pupuk terbesar di Kabupaten Blora. Selain itu, ia merupakan orangtua dari seorang anggota DPRD.

Informasi lain diungkap Agus Nugroho Eko Priyono, selaku Petugas Pemasaran Daerah Petrokimia Gresik di Kabupaten Blora. Dia bilang, sebenarnya pemilik perusahaan TJP itu sendiri adalah seorang kepala daerah dari luar Kabupaten Blora.

"TJP itu miliknya Bupati Grobogan, Sri Sumarni," ujar Agus.

Agus menduga, berbelitnya penyaluran pupuk bersubsidi di Blora disebabkan orang yang menangani distribusi pupuk tersebut juga menjadi bagian dalam posko pelayanan pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Posko pelayanan pupuk bersubsidi sendiri terdiri ada tiga orang yang ditunjuk, yaitu Lilik Setyawan mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Blora, Mut Hadiyanto selaku Koordinator Punyuluh, Kemudian Siti Solichatun selaku Koordinator distributor pupuk subsidi. 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Ada yang Bermain?

Penampakan Sawah Petani di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)
Penampakan Sawah Petani di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Agus menyampaikan, awal mulanya Siti Solichatun jadi koordinator distributor pupuk subsidi itu gara-gara nomor teleponnya diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora.

Terkait dengan anggapan adanya para wakil rakyat yang ikut bermain, Agus tidak memungkiri tentang adanya beberapa anggota DPRD Blora atau keluarganya juga yang ikut 'bermain', seperti membuat kios dan menjadi pengecer pupuk bersubsidi.

Siti Solichatun sendiri saat dikonfirmasi Liputan6.com belum mau bicara banyak soal persoalan pupuk bersubsidi di Blora.

"Nanti kalau ada waktu saya kabari," katanya.

Di tempat terpisah, Faisal Ghoni dari Kelompok Tani Rumah Gotong Royong berpendapat, persoalan karut marutnya pupuk bersubsidi ini tidak akan bisa terurai, jika para stakeholder tidak serius mengurusinya.

Dia mengungkapkan, persoalan yang terjadi bukan hanya karena regulasi, kartu tani, dan sejenisnya. Tapi integritas dari para stakeholder harus benar-benar baik dan jangan sampai ada yang mengambil untung dengan cara memeras keringat para petani yang hidupnya sudah susah.

"Terbukalah dengan semua pertanyaan, masukan masyarakat, lakukanlah kerja, usaha yang baik," katanya.

Dirinya sebagai rakyat mewanti-wanti agar wakil rakyat tidak usah ikut-ikutan 'nyemplung' memanfaatkan kesusahan para petani dengan cara anda membuka kios, menjadi pengecer pupuk bersubsidi.

"Lebih baik wakil rakyat cukup ikut mengawasi dan mencari solusinya," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya