Dinakhodai Ketua Baru, BPD IPCN Sulsel Kawal Logistik Berbiaya Murah

Liputan6.com, Makassar - Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) yang sukses digelar Sabtu (5/11/2022) lalu, di Swiss Bell Hotel Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan Ketua BPD ICPN Sulsel yang baru, yakni Nurdiansyah.

Nurdiansyah yang juga owner dari Boska Logistik Indonesia, akan memimpin BPD IPCN Sulsel selama empat tahun ke depan, mempunyai target besar dalam mengmbangkan organisasinya.

"Ini akan menjadi lokomotif penggerak pelaku usaha jasa kargo besar di IPCN, saya diamanahi untuk membesarkan IPCN, apalagi didukung penuh oleh BPP dan seluruh anggota IPCN se-Indonesia," ucap Nurdiansyah, Selasa (8/11/2022).

Anca sapaan akrabnya, mengharapkan IPCN semakin kompak dan solid saling membantu untuk maju dan besar bersama. Bahkan, jika ada usulan atau ide-ide kreatif yang ingin dilakukan, dia mengajak untuk merumuskan bersama-sama.

Dia menargetkan kepengurusan yang baru akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik dengan pemerintah daerah, organisasi pengusaha lokal di Sulsel.

"Terutama dalam memajukan iklim usaha dan berkontribusi terhadap perkenomian di Sulsel, terutama di sektor logistik. Kami juga berkomitmen dan akan terus konsisten mengawal kebijakan pemerintah, seperti pemenuhan logistik berbiaya murah di Sulsel dan Indonesia," ungkapnya.

Ketua Umum (Ketum) BPP IPCN Beni Syarifuddin mengungkapkan, terpilihnya Ketua dan pengurus BPD IPCN Sulsel yang baru ini, diharapkan segera melaksanakan rapat kerja daerah (rakerda), yang akan dibawa pada rapat kerja nasional (rakernas).

IPCN lahir sebagai solusi dalam distribusi barang antarpulau di indonesia dan sangat strategis untuk pengembangan bisnis UMKM.

"Semua pelaku jasa ekspedisi anggota IPCN, dapat memberikan pelayanan terbaik dan harga termurah. Karena posisi strategis IPCN harus menjadi nilai tawar bagi stakehorder pengambil kebijakan di negara ini," ujarnya di Makasar Sulsel.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Keberadaan IPCN dinilainya bisa menjadi penengah antarpelaku bisnis dengan pemerintah. Dengan kenaikan harga BBM, memang diakuinya sangat memberatkan bagi pelaku usaha.

Terlebih ongkos kirim barang akan meningkat, tidak hanya akibat BBM naik juga sebagai dampak ekonomi biaya tinggi. Di antaranya pasokan BBM solar yang tidak memenuhi kebutuhan sehingga terjadi antrian.

"Itu berdampak pada bertambahnya waktu perjalanan yang berakibat naiknya biaya perjalanan, pungutan liar dan biaya bongkar yang tidak wajar. Serta kekerasan yang kerap dialami oleh sopir-sopir ekspedisi oleh oknum preman," katanya.

Dia berharap pengurus baru dan BPP bisa merampungkan masalah tersebut, hingga didengar oleh pemerintah pusat. Agar keberadaan IPCN terus diperhitungkan di Indonesia.