Dua Negara Masih Alot, Batas Laut Sebatik-Tawau Belum Jelas

perbatasan laut di wilayah Sebatik (Indonesia) dan Tawau (Malaysia) masih belum jelas sehingga masyarakat nelayan kerap memasuki wilayah perairan malaysia, karena ketidaktahuan batas negara.

oleh Ramlan diperbarui 03 Feb 2023, 20:00 WIB
Diterbitkan 03 Feb 2023, 20:00 WIB
Bahas Batas Laut, PM Vietnam Temui Presiden Joko Widodo
Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PM Vietnam Truong Tang Sang di ruang Kakatua, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Presiden Joko Widodo membahas pertahanan dan kawasan batas laut antar dua negara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Bulungan - Pembahasan mengenai batas negara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup alot. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang diambil dari pemerintah kedua negara mengenai batas negara serumpun tersebut.

Terutama untuk batas laut Sebatik, Indonesia dengan Tawau, Malaysia yang hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaian. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi  Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan persoalan batas negara dikawasan perairan itu sudah ditangani pemerintah pusat.

“Yang kita selesaikan sekarang itu batas laut antara Sebatik (Indonesia) dengan Tawau (Malaysia). Itu sudah ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” katanya.

Dikatakannya, persiapan batas laut antara Sebatik dan Tawau itu sudah dibicarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Malaysia. Dari Indonesia sendiri, kata dia, sudah terbentuk tim yang dibawah koordinasi Kemendagri. Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltara sendiri, lanjut dia, hanya sebagai peninjau.

“Kita (Pemprov Kaltara) hanya sebatas peninjau saja. Setia pada rapat pembahasan, kita pasti di undang. Karenakan, Kita di daerah yang memiliki wilayah,” ucapnya.

Disinggung soal panjang garis batas laut di Sebatik dan Tawau, Datu Iqro mengungkapkan tak begitu tahu persisnya. Ia hanya menegaskan, jika batasnya masih cukup panjang. Mulai dari perairan Sungai Ular sampai ke bagian luar.

Meskipun batas laut sampai saat ini masih belum ada kesepakatan, namun untuk batas darat telah disepakati antar kedua negara. Namun lagi-lagi, ia tak begitu tahu secara persis mengenai garis panjang perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berada di wilayah Provinsi Kaltara.

“Kalau batas daratnya, sudah selesai. Tapi kami juga tidak begitu tahu, berapa panjangnya. Sekarang yang masih dibahas itu, yah garis batas lautnya lagi,” katanya.

Persoalan batas negara di kawasan perairan laut ini, kata dia, cukup penting untuk segera diselesaikan. Kepastian batas laut antar negara di wilayah perbatasan itu akan berpengaruh pada aktifitas masyarakat. Terutama bagi masyarakat nelayan.

Pasalnya jika sudah ada kepastian maka Indonesia dan Malaysia akan tahu mana wilayahnya, yang nantinya ditandai dengan titik koordinat. Ketika sudah ada kepastian batas laut, maka warga Kaltara yang akan melaut sudah tahu batas wilayah cakupannya.

“Kalau sudah ada batasnya, kita bisa langsung sosialisasikan ke masyarakat. Terutama bagi nelayan. Karena tak sedikit masyarakat kita yang pergi melaut sampai ke wilayah Malaysia,” ucap dia.

Masyarakat yang melakukan aktifitas nelayan hingga ke kawasan Malaysia, ditegaskannya bukan factor disengaja. Melainkan karena ketidaktahuan para nelayan mengenai batas negara. Sehingga akan berdampak pada nelayan itu sendiri, lantaran tetap harus di proses.

“Mereka tidak tahu, sampai dimana batas untuk melaut. Karena memang belum ada batas yang disepakati. Masyarakat yang melaut sampai ke wilayah Malaysia, yah terpaksa tetap akan menjadi masalah hukum bagi mereka,” ujarnya.

Simak juga video pilihan berikut:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya