Jelang Pilpres, Eros Djarot Bicara Kelayakan Madura Menjadi Provinsi

Liputan6.com, Bangkalan - Memasuki tahun politik menjelang Pemilu Presiden 2024, wacana pembentukan Provinsi Madura kembali mengemuka lewat diskusi publik di Kantor Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin sore (12/6).Diskusi dengan tema kekayaan Madura untuk siapa itu, menghadirkan sutradara dan budayawan Eros Djarot sebagai pembicara.

Berbicara kepada wartawan usai diskusi, pria kelahiran 1950 bernama lengkap Soegeng Rahardjo Djarot itu menyarankan agar momentum Pilpres 2024 bisa dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya Pulau Madura menjadi provinsi.

Kata dia, para calon presiden yang hendak masuk ke Madura diminta dukungan, harus disodorkan kontrak politik untuk mempercepat penyejahteraan masyarakat Madura, salah satunya lewat pembentukan Provinsi Madura.

"Begini saja, semua capres yang mau masuk Madura harus tanda tangan kontrak politik. Pertama harus memperjuangkan Provinsi Madura. Kedua capres harus punya komitmen dan program yang jelas untuk mempercepat kesejahteraan hidup masyarakat. Kalau tidak mau kontrak politik, lebih baik tidak usah masuk Madura," kata Eros Djarot.

Dari diskusi kecil yang dihadiri pengusaha, pengacara, akademisi, politikus, hingga mantan wakil bupati itu, Eros menilai tak masuk akal bila Madura disebut tidak layak menjadi provinsi karena berbagai prasyarat sebenarnya bisa dipenuhi.

Misalnya, soal syarat provinsi baru harus terdiri dari lima kabupaten. Menurut Djarot Kabupaten Bangkalan dan Sampang diklaim siap memecah wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru.

Sementara dari segi kekayaan alam, menurut data dan kajian yang ada, seperti garam hingga minyak dan gas bumi, Madura sangat layak menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.

"Bahkan dari budaya, bagi saya Madura akan menjadi provinsi yang istimewa. Budaya-budaya lokal Madura itu sangat khas dan luar biasa," ujar dia.

Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura atau PNP3M sebenarnya pernah mengajukan pembentukan Provinsi Madura, tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Eros Djarot, hambatan terbesar pembentukan Provinsi Madura adalah banyak muncul kepentingan orang perorang yang tidak menginginkan Madura menjadi provinsi. Sehingga, selalu muncul pemandulan akan potensi Madura lewat narasi-narasi bahwa Madura belum siap menjadi provinsi mandiri.

Dia pun mempertanyakan masuknya beberapa kabupaten di Madura ke dalam daftar kategori kabupaten miskin ekstrem. Menurut Eros Djarot, istilah miskin ekstrem lahir dari pemiskinan esktrem itu sendiri.

"Dari diskusi tadi, ada informasi bahwa sebuah kementerian pernah melakukan kajian dan menyimpulkan Madura layak menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini artinya Madura potensi besar, tapi selalu ada pemandulan terhadap potensi ini," ungkap dia didampingi Sekjen PNP3M Harun Alrasyid.