Hari Antikorupsi, Rieke Diah Pitaloka: Tidak Ada Program Rakyat Gratis, Semua dari Pajak

Ketua Umum TP Pemenangan Ganjar-Mahfud Laju Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, dalam kesempatan tersebut meminta masyarakat semakin sadar dan tak mudah tergiur visi misi program dari calon pemimpin yang menggunakan embel-embel "gratis"

oleh Bam Sinulingga diperbarui 11 Des 2023, 01:00 WIB
Diterbitkan 11 Des 2023, 01:00 WIB
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan-pesan dalam acara rapat akbar Laju Indonesia (Liputan6.com/Bam Sinulingga)
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan-pesan dalam acara rapat akbar Laju Indonesia (Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan massa menghadiri rapat akbar Laju Indonesia Jawa Barat yang digelar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, Sabtu (9/12/2023). Turut hadir dalam deklarasi, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ketua Umum TP Pemenangan Ganjar-Mahfud Laju Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, dalam kesempatan tersebut meminta masyarakat semakin sadar dan tak mudah tergiur visi misi program dari calon pemimpin yang menggunakan embel-embel "gratis".

"Hal lain yang juga menjadi penting adalah menyosialisasikan agar adanya kesadaran bagi pemilih dengan tidak menggunakan masa kampanye ini, narasi-narasi pembodohan yang menipu nalar rakyat lah gitu ya," kata Rieke di lokasi acara, Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, sudah saatnya demokrasi di Tanah Air menuju kedewasaan dengan visi misi yang jujur dan tidak mengada-ada, apalagi dengan janji-janji yang hanya bersifat mencari simpati meski di luar nalar.

"Tidak bisa lagi mengatakan janji gratis, gratis, itu tidak ada. Selama rakyat masih membayar pajak dan selama sumber pendapatan negara di APBN maupun APBD adalah hasil pajak dari rakyat," ujar Rieke Diah Pitaloka.

"Oleh karena itu massa kampanye ini menjadi penting, jangan kita menjadi mundur seolah-olah kalau ada program dari pemerintah itu bantuan. Itu adalah budi baik penguasa, bukan, itu bukan budi baik penguasa," ungkap dia.

Rieke menjelaskan, sudah kewajiban pemerintah yang terdiri dari yudikatif, legislatif dan eksekutif untuk mengalokasikan setiap nominal pajak yang diperoleh dari rakyat, untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi sekali lagi, Laju Indonesia menegaskan di Hari Antikorupsi internasional ini mari kita sama-sama membuat narasi yang tidak mengarah korupsi. Kalau judulnya adalah gratis, namanya gratis, boleh dikasihin boleh nggak kan. Kalau namanya bantuan rakyat, boleh turun boleh tidak anggarannya," jelasnya.

"Oleh karena itu program yang menjadi penting yang juga seringkali disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai capres, semua program yang diusung berbasis pada data yang akurat yang kita mulai dengan data desa kelurahan presisi. Dan ini untuk memperkuat kedaulatan Indonesia berbasis data tepat satu data Indonesia yang berada di dalam satu peta Indonesia yang disebut dengan big data nasional kita," paparnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Simak Video Pilihan Ini:


Big Data

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan-pesan dalam acara rapat akbar Laju Indonesia (Liputan6.com/Bam Sinulingga)
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan-pesan dalam acara rapat akbar Laju Indonesia (Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Adapun big data yang dimaksud, lanjut Rieke, yakni berbasis pada data kelurahan dan desa yang presisi, yang metodenya menggunakan temuan dari kampus dan negara hanya tinggal merekondisi.

"Dan ini bukan gratis. Nggak ada, program itu gak ada yang gratis. Bahwa kemudian ada untuk yang tidak mampu, katakanlah, ada fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara, itu adalah amanat konstitusi. Tetap aja mereka bayar pajak kok sebenarnya," tegasnya.

Karena itu, ia menyebut pelanggaran HAM sejatinya adalah kekuasaan yang tidak memenuhi lima hal yang menjadi hak rakyat atas kesejahteraan sebagai warga negara. Yakni hak rakyat atas sandang pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial, hak atas kehidupan sosial perlindungan hukum dan HAM serta hak atas perlindungan hidup dan infrastruktur yang baik.

"Yang semuanya itu sekali lagi, gak ada yang gratis, semua sumbernya dari pajak rakyat," tutupnya.

Di lokasi sama, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jemi Fitters, menegaskan telah menyusun konsep untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Bekasi. Pihaknya bekerjasama dengan 57 organ relawan yang sudah terverifikasi.

"Organ relawan sudah melakukan door to door. Kita sudah melakukan pemasangan 1.000 banner, lebih dari 1.000 angkot stiker one way, dan ada program lainnya," akunya.

Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan tren positif di Jawa Barat, terutama di Bekasi, Jemi optimis Ganjar-Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 satu putaran.

"Di Bekasi pun kita ada kemajuan 7 persen peningkatan suara Pak Ganjar. Tapi kita ini masih keep silent karena kita belum bisa share kepada teman-teman. Kita optimis, Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi, optimis Ganjar-Mahfud menang satu putaran," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya