Pj Gubernur Bey Minta Pelaksanaan Operasional BRT Dievaluasi, Ada Apa?

Evaluasi uji coba BRT yang telah dilakukan ini harus dilakukan secara menyeluruh seperti manfaat, serta lokasi yang paling membutuhkan.

oleh Arie Nugraha diperbarui 29 Apr 2024, 10:00 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2024, 10:00 WIB
Bey Machmudin
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin hendak naik Bus Rapid Transit (BRT) dari kantor Bapenda Jabar menuju tempat kerja pada hari pertama Friday Car Free Gedung Sate, Jumat (22/4/2024). (sumber foto: Biro Adpim Jabar)

Liputan6.com, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, meminta uji coba pelaksanaan operasional konsep Bus Rapid Transit (BRT) atau penggunaan angkutan berbasis bus, yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ini di kawasan Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang dievaluasi.

Menurut Bey, evaluasi uji coba BRT yang telah dilakukan ini harus dilakukan secara menyeluruh seperti manfaat, serta lokasi yang paling membutuhkan.

"Jangan hanya sekadar naruh mobil, disuruh jalan bolak-balik gitu ya. Tapi dievaluasi dan dilihat daerah mana yang paling memerlukan dari rute yang sudah ada. Ada empat rute katanya yang sudah ada. Jadi jangan sampai yang sudah ada itu tidak menjadi pelajaran untuk ke depannya," ujar Bey usai usai rapat pimpinan di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 April 2024.

Bey mengaku untuk perkembangan BRT ini, menginginkan setiap unit bus menggunakan alat sistem navigasi satelit atau Global Positioning System (GPS). Tujuannya agar posisi BRT tersebut diketahui lokasinya.

Tak hanya itu, Bey menyebutkan evaluasi soal durasi waktu antar bus juga harus terjadwalkan dengan baik pada masa mendatang.

"Jadi diketahui dimana posisi bus dengan memakai GPS yang dipantau melalui control room. Sehingga dipantau betul pergerakannya dan jarak antar busnya sangat diperhatikan pula," kata Bey.

 

Simak Video Pilihan Ini:

Friday Car Free

Sebelumnya, Bey Machmudin menerapkan uji coba seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum tiap hari Jumat (Friday Car Free) saat menuju tempat kerjanya di Kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar), Gedung Sate, Bandung.

Menurut Bey penerapan Friday Car Free bagi ASN di Gedung Sate merupakan langkah awal dari konsep Bus Rapid Transit (BRT) atau penggunaan angkutan berbasis bus, yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ini di kawasan Bandung Raya.

"Kenapa ini saya lakukan? Jadi Bandung Raya itu akan ada BRT. BRT itu Bus Rapid Transit atau angkutan publik yang lebih nyaman tapi saya minta kepada dinas UPTD terkait harus dicoba dulu sendiri. Kita sebagai pemegang kebijakan harus dicoba dulu naik angkutan umumnya. Makanya seperti apa? Sudah diputuskan setiap Jumat kita bebas kendaraan," ujar Bey, Bandung, Jumat, 22 Maret 2024.

Bey mengaku mencobanya sendiri dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Jabar menuju kantornya di Gedung Sate memakan waktu 45 menit dengan menggunakan transportasi umum.

Adanya uji coba penerapan Friday Car Free di kantor pusat pemerintah Jabar ini, Bey menerima banyak keluhan dari ASN dan pegawai soal tidak adanya titik penjemputan oleh transportasi yang disediakan Pemda Provinsi Jabar.

"Dari Kopo katanya tidak ada titik yang terdekat. Nah hal seperti itu ada agar mendapatkan gambaran kurang lebih miniaturnya kalau mengharapkan masyarakat dari mobil atau motor pindah ke bus," kata Bey.

Bey mengatakan pada uji coba penerapan Friday Car Free seluruh ASN dan pegawai Gedung Sate dapat menggunakan transportasi yang disediakan oleh Pemda Provinsi Jabar, di antaranya bus, microbus, shuttle hingga Bandung Tour On Bus (Bandros).

Ada empat titik keberangkatan atau penjemputan sekaligus menjadi kantong parkir kendaraan pegawai yang berlokasi di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Provinsi Jabar.

"Sekali-kali Gedung Sate bebas polusi. Kedua supaya BRT ini tidak mau jadi program yang lalu-lalu, kan di Bandung Raya ini banyak halte (bus) yang tidak terpakai. Jangan sampai mubazir lagi," tukas Bey.

Empat titik keberangkatan atau penjemputan untuk ASN atau pegawai Geduang Sate itu terbagi di antaranya wilayah timur di kantor Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar.

Wilayah barat di kantor Dinas Sosial Jabar, kemudian wilayah utara di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar, dan wilayah selatan di kantor Bapenda Jabar.

"Perlu diklasifikasi betul agar rute-rute ini benar-benar dapat berjalan dengan baik. Memang ada usulan BRT itu dedicated line, apakah tepat buat Bandung? Lihat saja dari Kiaracondong itu sudah padat sekali. Kebayang diambil lagi satu sisi buat bus, itu kan nanti macetnya kayak apa," jelas Bey.

Bey Machmudin menginginkan konsep angkutan massal berbasis bus dapat lebih menarik minat masyarakat.

Apalagi jika dapat lebih dipilih masyarakat karena efisiensi yang lebih baik dari pada penggunaan kendaraan pribadi. Maka mimpi ini harus segera diwujudkan selangkah demi selangkah.

Program Friday Car Free di lingkungan Gedung Sate Bandung sementara diagendakan berjalan selama bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah lalu.

Peluncuran Perdana Operasional (BRT)

Pada Minggu, 27 Agustus 2023, sebanyak 20 bus berbasis listrik rute Padalarang-Leuwipanjang dioperasikan sebagai langkah awal pemindahan angkutan umum berbasis bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Gubernur Jawa Barat yang dijabat Ridwan Kamil pada waktu itu, transportasi massal berbasis listrik tersebut berasal dari bantuan Kementerian Perhubungan dengan total 20 unit.

"Untuk mengkonversi pergerakan warga Bandung Raya ini kurang lebih 20 rute digabungkan nanti penguatan berbasis rel dan juga cable car, akan mengkonversi dari 14 persen warga Bandung Raya yang menggunakan kendaraan umum menjadi minimal 50 persen. Itu yang kemarin saya paparkan didepan Pak Jokowi dalam hitungan 10-15 tahun ya," ujar Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Bandung, Senin, 28 Agustus 2023.

Ridwan Kamil mengatakan optimis dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan target 50 persen akan tercapai. Anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu sebesar Rp100 triliun.

Apabila transformasi transportasi massal ini tidak dilakukan, maka dalam tujuh tahun ke depan diprediksi kemacetan di Bandung Raya akan semakin parah.

"Kalau tidak dilakukan, maka dalam hitungan tujuh tahun ke depan keluar rumah sudah macet total. Jadi ini adalah upaya dari kita terus menghadirkan transportasi massal yang maksimal," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menjelaskan transformasi transportasi massal berbahan bakar listrik tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan kendaraan ramah lingkungan, khususnya di kawasan aglomerasi Bandung Raya.

Peluncuran operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya rute Padalarang-Leuwi Panjang telah dilakukan di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

"Transformasi transportasi massal di Bandung Raya sedang kita akselerasi. Inilah masa depan bahwa transportasi massal di Jabar, khususnya bus berbasis listrik. Butuh waktu, tapi OTW ( on the way ) menuju ke sana," tukas Ridwan Kamil.

Adapun total rute BRT Bandung Raya berjumlah 20 rute melintasi kawasan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Ridwan Kamil mengatakan, ke-20 rute BRT tersebut belum termasuk penguatan transportasi massal berbasis rel dan kereta gantung ( cable car ).

"Total BRT 20 rute digabungkan nanti penguatan transportasi massal berbasis rel dan cable car," tegas Ridwan Kamil.

Gabungan transportasi massal BRT, rel, dan kereta gantung itu diyakini akan meningkatkan penggunaan kendaraan umum masyarakat Bandung Raya dari 14 persen menjadi 50 persen.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya