Terbukti Gelar Palsu, Mantan Ketua DPD Nasdem Surabaya Dihukum Percobaan 5 Bulan Penjara

Liputan6.com, Surabaya - Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Tongani menjatuhkan vonis percobaan hukuman 5 bulan penjara terhadap terdakwa Robert Simangunsong, lantaran terbukti menggunakan gelar magister palsu.

Dalam amar putusannya, Tongani menilai perbuatan mantan ketua DPD Partai Nasdem itu dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Terdakwa Robert Simangunsong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Dengan ini terdakwa atas naman Robert Simangunsong divonis pidana 5 bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama tiga bulan," ujar Hakim Tongani di ruang sidang Tirta 2 PN Surabaya, Senin (5/8/2024).

Atas vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Budiarto yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan itu menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan Robert yang didampingi tim penasihat hukumnya.

"Pikir-pikir yang mulia," ujar JPU dari Kejati Jatim itu.

Usai sidang, Robert enggan berkomentar bahkan dirinya meminta awak media untuk tidak memfoto dirinya.

"Aku ojok (jangan) di foto-foto rek," ucapnya.

Dalam dakwaan disebutkan, terbongkarnya gelar palsu yang disandang oleh terdakwa Robert itu bermula dari perkara kepailitan di PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya yang dilakukan gugatan PKPU pada PN Surabaya.

Dalam perkara ini terdakwa Robert Simangungsong yang menggunakan gelar S2 Magister Hukum palsu merupakan kuasa Debitur dari PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya.

Pada tanggal 16 Februari 2021 terdakwa selaku kuasa Debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya melayangkan surat kepada saksi Thio Trio Susantono, S.H. selaku kurator yang berisikan terkait permintaan daftar tagihan hutang atas klien terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Thio lalu berselisih paham dengan terdakwa. Ia pun merasa curiga dengan penggunaan gelar akademis S2 Magister Hukum terdakwa yang tertera pada tandatangan isi surat. Saksi Thio bahkan sempat meminta klarifikasi atas perkara kepailitan yang ditangani terdakwa sekaligus mempertanyakan gelar yang dipakainya itu.

Merasa tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, saksi Thio pun mencari informasi terkait perkuliahan terdakwa. Dan berdasarkan informasi dari relasinya bahwa terdakwa sedang menempuh pengambilan studi program perkuliahan S2 di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya.

Selanjutnya saksi Thio melayangkan surat kepada Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya terkait status kemahasiswaan terdakwa dan mendapatkan jawaban yang menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Pokok Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program Magister Hukum dengan mata kuliah Hukum Perbankan Internasional pada semester ganjil tahun 2021/2022.

Atas temuan itu, saksi Thio lalu membuat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jatim terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diduga tanpa hak menggunakan gelar akademik palsu.