Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Diusulkan Pakai Sistem Voucher Harian

Diusulkan sistem voucher harian pada Program Makan Bergizi Gratis agar siswa dapat mengakses makanan bergizi tanpa biaya, serta menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah dan kantin.

oleh Hendro diperbarui 17 Jan 2025, 11:00 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2025, 11:00 WIB
DPC Gerindra, Komandan Kodim 0730 Monitoring
Monitoring persiapan fasilitas untuk Program Makan Bergizi Gratis. Para pejabat dan pihak terkait berdiskusi mengenai peralatan dapur yang akan mendukung penyediaan makanan bergizi bagi siswa.... Selengkapnya

Liputan6.com, Gunungkidul - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama dari kalangan ibu rumah tangga. Rini Purbasari, seorang ibu rumah tangga dan wali murid asal Gunungkidul dan tinggal di Sariharjo, Ngaglik, Sleman, mengungkapkan pandangannya mengenai pelaksanaan program tersebut.

Menurut Rini, program makan siang gratis seharusnya dapat diimplementasikan dengan lebih efektif melalui kerja sama antara pihak sekolah dan pemilik kantin. Ia mengusulkan agar setiap siswa diberikan voucher harian yang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pihak kantin. “Dengan sistem voucher, setiap siswa bisa mendapatkan makanan bergizi tanpa harus khawatir tentang biaya. Ini juga akan membantu pemilik kantin untuk beroperasi dengan lebih baik,” ujar Rini.

Rini juga menekankan pentingnya penentuan menu masakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan cara ini, semua kantin di sekolah akan memasak dengan bahan dan jenis yang sama, sehingga kualitas makanan yang disajikan dapat terjaga. “Makanan yang disajikan akan lebih segar dan berkualitas, karena pemilik kantin bisa berbelanja sesuai dengan permintaan sekolah,” tambahnya.

Keuntungan lain dari sistem ini adalah efisiensi waktu. Rini menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama ini, setiap sekolah dapat menjalankan program makan bergizi tanpa harus menunggu pengiriman dari dapur umum. “Ini akan meminimalisir waktu memasak dan memastikan bahwa siswa mendapatkan makanan tepat waktu,” jelasnya.

Namun, Rini juga mengungkapkan kekhawatiran terkait pelaksanaan program ini. Ia berharap agar pemerintah dan pihak sekolah dapat lebih memperhatikan detail pelaksanaan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan tidak hanya menjadi wacana semata.

Lebih lanjut, Rini menyoroti bahwa program Makan Bergizi Gratis ini belum dilaksanakan di sebagian wilayah Yogyakarta, yang menjadi bahan pertanyaan bagi banyak ibu-ibu yang menunggu program tersebut. “Kami sangat berharap agar program ini segera direalisasikan di daerah kami, karena banyak anak yang membutuhkan makanan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, DPC Partai Gerindra menilai Gunungkidul belum siap untuk melakukan MBG dalam waktu dekat ini. Hal tersebut terungkap ketika Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) Partai Gerinda Gunungkidul melakukan monitoring di Dapur Sehat milik Kodim 0730 Gunungkidul. "Belum siapnya Gunungkidul ini berkaitan erat dengan luasan wilayah yang harus dilayani," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) Partai Gerinda Gunungkidul, Purwanto.

Selaku partai politik, pihaknya bakal melakukan monitoring pelaksanaan MBG tersebut. Harapannya nanti tidak akan ada perbedaan yang disampaikan ke masyarakat antara Partai Gerindra dan Kodim berkaitan dengan pelaksanaan MBG ini. "Kami tandaskan jika program MBG ini adalah program yang benar," tutur dia

Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi. Karena sebelumnya, sepengetahuanya pelaksana MBG ini adalah Kodim, namun setelah koordinasi ternyata Kodim hanya melakukan pendampingan melekat dan pelaksana MBG adalah BGN.

Dari koordinasi hari Senin ini, lanjut Purwanto, memang masih butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan MBG ini. Bahkan menurut dirinya, akhir bulan Januari nanti Dapur Sehat ini memang belum siap untuk digunakan. "Kapan dilaksanakan, kami harap agar benar-benar siap baru dilaksanakan. Sehingga nanti benar-benar sesuai standar dalam memberikan layanan," tambahnya.

Menurutnya, dari hasil koordinasi ini maka dia menandaskan Gunungkidul masih belum siap untuk melakukan program MBG secara menyeluruh sehingga harus dilakukan bertahap. Karena dalam monitoring ini terungkap bahwa dengan wilayah yang cukup luas ini. “Gunungkidul membutuhkan minimal 41 Dapur Sehat untuk melayani seluruh siswa, dan saat ini baru satu pun belum beroperasi,” pungkasnya.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya