Nestapa Warga Citepus Sukabumi, Digusur Tanpa Solusi Terpaksa Tidur Beralas Pasir

Liputan6.com, Sukabumi - Sebanyak 87 jiwa dari 29 KK terpaksa tidur beralaskan pasir di Pantai Istiqomah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi usai rumah sekaligus tempat usaha mereka digusur. 

Sebelumnya, eksekusi lahan dengan pembongkaran warung-warung di Kampung Wisata Citepus ini diwarnai ketegangan antara warga dan petugas gabungan. Warga yang terdampak berusaha menghadang alat berat demi mempertahankan bangunan mereka, pada Selasa (4/2/2025). 

Penggusuran paksa pada rumah dan tempat usaha mereka digusur tanpa solusi yang jelas. Akibatnya puluhan warga kini harus bermalam dalam tenda tanpa alas, dan hanya beralaskan pasir kering. Kondisi ini juga dialami balita dan lansia yang harus bertahan di tengah udara dingin dan berdebu.  

"Kami tadinya tidak bisa pasang tenda, tapi akhirnya memaksakan diri. Sekarang sudah berdiri, tapi alasnya hanya pasir kering yang berdebu tidak diberi karpet atau alas. Ada balita dan lansia di sini," ujar Heriyanto, salah seorang warga terdampak, pada Rabu (5/2/2025). 

Mulanya warga dijanjikan relokasi tempat usaha sebelum penggusuran. Upaya permohonan waktu pun telah dilakukan, namun mereka tetap diperlakukan sama dengan warga yang memilih uang ganti rugi. 

Tak hanya itu, warga mengaku mempunyai legalitas dokumen yang diakui pemerintah. Namun, janji untuk memperoleh tempat relokasi siap huni tidak ditepati, sementara lahan yang digusur akan terbengkalai selama satu tahun.

"Dulu dijanjikan relokasi usaha dulu baru lahan dieksekusi. Tapi faktanya, kita dipukul rata dengan warga yang memilih uang ganti rugi. Sekarang lahan ini malah akan terbengkalai selama setahun, sementara relokasi baru akan dibangun di seberang lahan warga, sekitar satu hektar," ungkapnya.

Di tengah kesulitan tempat tinggalnya digusur, warga terdampak eksekusi lahan ini pun harus menghadapi kesulitan lain untuk mendapat tinggal sementara. Bahkan mereka harus memasang tenda sendiri. Hanya satu tenda tersedia untuk 87 jiwa, tanpa listrik, kamar mandi, maupun fasilitas memasak.  

"Saya request tenda dari jam 12 siang, baru sampai jam 5 sore. Mungkin tenda ini dari Jakarta, karena di Kabupaten Sukabumi sepertinya tidak punya tenda pengungsian. Tidak ada listrik, tidak ada kamar mandi, bingung untuk makan juga dari mana," keluhnya.

Lebih lanjut, meskipun diberikan lahan relokasi mendadak di Batu Kenit, perbatasan Desa Cikakak dan Citepus, hanya dua lahan yang tersedia dari kebutuhan banyak keluarga. Dengan kondisi lahan masih berupa gunung belantara yang direncanakan diratakan oleh alat berat. 

Puluhan warga yang terdampak penggusuran ini bukanlah pendatang baru. Beberapa di antaranya sudah menetap di Pantai Istiqomah selama lebih dari 30 tahun.  

"Kami diberi lahan baru kemarin pukul 15.00 WIB, mendadak. Tapi kondisinya masih gunung belantara. Baru dua lahan yang tersedia. Saya sendiri sudah di sini 15-17 tahun. Ada juga yang tinggal sampai 35 tahun," tutupnya.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Wakil Ketua Tim Terpadu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukabumi, Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti prosedur dengan memberikan tiga kali surat peringatan sebelum eksekusi lahan dilakukan.  

"Kami ingin kawasan ini benar-benar bersih dan membawa manfaat bagi masyarakat. Beberapa warga sudah membongkar secara mandiri, tetapi ada juga yang masih bertahan," ujar Prasetyo.  

Lebih lanjut, Kasi Dal Ops Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Pudin Saripudin menambahkan, pembongkaran ini telah melibatkan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai pemegang kewenangan atas lahan tersebut.  

"Kami memahami ada riak kecil dari masyarakat. Namun, kami tetap mengedukasi mereka agar tidak melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai menghalangi petugas," jelasnya.  

Meski sempat terjadi ketegangan dengan warga, petugas memastikan proses tetap berjalan sesuai prosedur dengan pendekatan persuasif. Penertiban ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari.  

"Letupan-letupan kecil di lapangan harus diredam dengan komunikasi yang baik. Semua pihak sudah mengetahui situasi ini, dan kami berharap bisa menemukan solusi bersama," sambung dia.