Megawati Larang Retret, Begini Respons Wamendagri Bima Arya

Liputan6.com, Magelang - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pihaknya baru akan bisa memberi jawaban, soal adanya instruksi menunda ikut retret kepala daerah, dari Ketua Umum PDIP Megawati kepada kepala daerah yang diusungnya, setelah semua peserta kumpul.

Dijadwalkan, Jumat (21/2/2025), seluruh kepala daerah akan datang di Magelang untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, 21-28 Februari pukul 14.00 WIB. Satu jam kemudian, mereka akan berbaris masuk sesuai pleton ke Akmil.

“Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00 WIB. Dari sana nanti kita akan ketahui data berapa kepala daerah yang tidak hadir serta alasan apa saja. Baru kami akan memberikan pernyataan kembali,” kata Wamen Bima Arya di Magelang.

Sedangkan untuk kebijakan apa yang akan diambil Kemendagri kepada kepala daerah yang sampai batas waktu tidak hadir? Bima menegaskan hal itu merupakan kewenangan dari panitia pelaksana saat ini yang terdiri dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas.

Bima menjelaskan sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan pentingnya pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Soal lokasi itu menyesuaikan saja. Biasanya di Lemhanas dan Kemendagri, ini dipadatkan tujuh hari di sini karena ada efisiensi dan target-target yang menyesuaikan,” katanya.

Sedangkan untuk anggaran, Wamendagri Bima menerangkan sesuai dengan pernyataan Mendagri ke publik seluruh anggaran ditanggung Kemendagri dan berasal dari APBD untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah.

“Kalau dulu, seperti yang pernah saya alami saat menjadi Walikota. Diklat kepemimpinan dulu lebih Panjang waktunya, satu bulan di Lemhanas dan dua minggu di Kemendagri. Saat itu banyak kepala daerah yang menganggarkan untuk menginap di hotel,” lanjutnya.

Jika dibandingkan dengan menginap di tenda selama tujuh hari ke depan, Bima menegaskan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini tentu jumlahnya jauh lebih kecil. Disebutnya, total anggaran untuk kegiatan retret ini sebesar Rp13 miliar.

Dari retret ini, Bima sangat berharap kepala daerah memiliki perspektif yang luas terkait dengan penggunaan anggaran. Dimana dari APBN sebesar Rp3,3600 triliun, uang yang beredar di daerah melalui APBD sebesar Rp1,300 triliun. Tentunya ini harus dikelola setiap kepala daerah dengan prinsip uang rakyat kembali ke rakyat berdasarkan lewat pemerintah yang bersih dan profesional.