Danantara Menurut Ekonom Dapat Turunkan Performa BUMN

Kemunculan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara di saat yang kurang tepat, dimana pemerintah tengah diterpa isu miring soal berbagai kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. 

oleh Yanuar H Diperbarui 27 Feb 2025, 20:00 WIB
Diterbitkan 27 Feb 2025, 20:00 WIB
Danantara
Presiden Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara. (Lizsa Egeham).... Selengkapnya

Liputan6.com, Yogyakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, mengatakan lahirnya Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang membawahi beberapa BUMN dengan pengelolaan dana mencapai 14 ribu triliun ini di momentum yang kurang tepat. Sebab, publik saat ini tengah mengkritisi kontroversialnya program pemerintah mulai dari Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba. “Kemunculannya kena imbas isu politik,” terangnya, Jumat (21/2/2025).

Pendirian Danantara menurut Eddy sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik juga terbuka melalui penunjukan dewan komisaris. Sebab, saat ini dasar penunjukkan dewan komisaris oleh kementerian tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya. “Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding,” jelasnya.

Sementara, Eddy menyebut pendirian Danantara ini bisa berpotensi mengurangi performa BUMN, sebab dapat berpotensi menambah layer hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi. Bertambahnya layer atau lapisan manajemen, maka beresiko akan membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun. “Makanya saya bilang, manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke ofensif,” paparnya.

Merealisasikan Danantara agar lebih efektif dan tidak berlapis-lapis manajemen, Eddy menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan dengan mulai merger dan akuisisi perusahaan. Kendati begitu, kemunculan badan pengelola investasi ini menurutnya perusahaan bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard karena dalam bentuk holding company yang resmi akan membuat pengawasan lebih transparan. “Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik. Tetapi memburuknya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi,” ungkapnya.

Eddy menyetakan terkait dampak pembentukan Danantara bagi perekonomian nasional, memang dapat berpengaruh pada kestabilan keuangan negara. Namun perlu menelaah lagi soal kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi. “Mungkin di jangka pendek iya, tetapi jangka panjang kita tidak tahu. Karena kan persamaan ekonomi itu agak rumit,” jelasnya.

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya