Pemindahan Ibu Kota Jadi Peluang bagi Jawa Timur

Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan memaksimalkan perdagangan antarpulau Provinsi Jawa Timur. Hal ini terkait rencana menanggapi pemindahan ibu kota Indonesia. 

Selama ini, Jawa Timur banyak mengirimkan komoditas ke Kalimantan Timur melalui Kantor Perwakilan Dagang khususnya di Balikpapan.

Khofifah bersama jajarannya mengaku sudah merapatkan rencana peninjauan Kantor Perwakilan Dagang di Kota Balikpapan untuk melihat kemungkinan yang ada terkait rencana pemindahan ibu kota. Ia akan mengoptimalkan melalui Kantor Perwakilan Dagang.

“Saya mau lihat Kantor Perwakilan Dagang di Balikpapan. Kalau harus membuat kantor perwakilan dagang di Penajam Paser Utar, ya, enggak apa-apa. Sudah harus diantisipasi," ujar Khofifah saat merespons rencana pindah ibu kota melansir suarasurabaya.net, Kamis (29/8/2019).

Bila rencana pemindahan ibu kota Indonesia jadi terlaksana, hal ini menjadi peluang besar bagi Jawa Timur. Tak hanya itu, menurut Khofifah, Bangsa Indonesia juga turut diuntungkan.

"Bagi Jawa Timur, iya (menguntungkan). Dan saya rasa ini juga menguntungkan untuk Bangsa Indonesia," kata Khofifah.

Di Balikpapan terdapat Pelabuhan Semayang. Kapal Surabaya tujuan Balikpapan dan sebaliknya adalah lewat pelabuhan langsung. Selain itu, di Balikpapan juga ada Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Ia menuturkan, Balikpapan adalah sentra.

Khofifah melanjutkan, selama ini keberadaan pelayaran langsung Surabaya-Balikpapan yang seiring dengan program Tol Laut Presiden Jokowi menguntungkan Jawa Timur dalam hal perdagangan antarpulau.

Khofifah akan mengoptimalkan potensi dari pemindahan ibu kota. "Supaya tidak kedahuluan, lah. Kita lihat, apakah Balikpapan dibesarkan atau bikin kantor baru di Penajam Paser Utara," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Tak hanya menguntungkan Jawa Timur, rencana pemindahan ibu kota ini juga menguntungkan Bangsa Indonesia. Khofifah menilai, akan menjadi de facto pemerataan ekonomi.

Selama ini, lanjutnya, secara de jure melalui regulasi dan penganggaraan dana untuk pemerataan ekonomi sudah dilakukan oleh negara. Namun kontrolnya terlalu jauh.

"Spent of control-nya jauh. Kalau (Ibukota) pindah ke kalimantan, spent of control-nya dekat. Percepatan pemerataan akan terjadi, industri 4.0 akan tumbuh di sana, juga industri kreatif," ujar Khofifah.

Khofifah juga mengatakan, sejumlah catatan dari komunitas pecinta lingkungan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga menjadi catatan penting bagi pemerintah.

"Saya rasa catatan dari teman-teman itu pasti akan menjadi catatan penting juga bagi pemerintah. Ada habitat yang harus dijaga, daya dukung alam yang harus dijaga, lingkungan hidup yang harus dijaga, hutan yang harus dijaga, dan seterusnya," tutur dia.

(Kezia Priscilla, mahasiswi UMN)