Ansor Tantang Para Kandidat Ikut Pilkada Surabaya Bersihkan Paham Radikal

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya menegaskan para bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 harus siap membersihkan paham-paham radikal terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah.

Selain itu, pengurus cabang GP Ansor Surabaya juga menantang para calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya untuk meneken pakta integritas menolak faham radikal.

''Kami tantang mereka, berani menandatangani pakta Integritas menetang paham radikal apa tidak, sebab ini jadi cerminan dalam mengelola Surabaya ke depan,'' kata Ketua PC GP Ansor Surabaya, HM Faridz Afif di Surabaya, Rabu (12/2/2020), seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, lanjut dia, para kandidat yang maju di Pilkada Surabaya 2020 harus siap membersihkan faham-faham radikal terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah. Afif menuturkan, Surabaya menjadi pintu gerbang untuk meraih kemenangan tidak hanya dalam tataran nasional, tapi juga internasional.

''Ada pernyataan, siapa yang bisa menguasai Surabaya, maka Indonesia bisa digenggam,'' tutur dia.

Afif menilai, sangat masuk akal lantaran momen-momen penting terjadi di Surabaya di setiap pergolakan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tercatat, lahirnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan K.H. Hasyim Asyari dan para ulama NU terjadi di Surabaya, pertempuran yang membakar seluruh masyarakat Indonesia menolak kembalinya sekutu pada 10 November juga terjadi di Surabaya.

Bahkan, kata dia, Bung Karno (Presiden RI Soekarno) yang besar di Surabaya mewariskan sifat-sifat kenegaraan kepada masyarakat Surabaya. Dengan catatan sejarah seperti itu, lanjut dia, wajar jika Surabaya menjadi incaran banyak pihak untuk menancapkan tonggak perjuangan.

"Kali ini yang menjadi perhatian banyak kalangan adanya menyusupnya faham-faham radikal di Surabaya. Untuk itu, mari, para bakal cawali-cawawali, kita putuskan hari ini semuanya menolak faham radikal dengan menandatangani pakta integritas,'' ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pernyataan Afif ini juga berkaitan dengan rencana dipulangkannya ratusan WNI mantan anggota ISIS yang saat ini terkatung-katung di Suriah.

Afif menilai, WNI yang sudah berikrar untuk meninggalkan Indonesia dan memilih bergabung dengan kelompok teroris (ISIS) bukan lagi bagian dari Indonesia.

Saat ini, kata dia, Indonesia digerogoti faham radikalisme yang tidak hanya masuk ke masyarakat umum tapi juga masuk ke hampir setiap instansi pemerintahan yang ada.

''Ini saja masih belum tertangani dengan baik, jangan menambah masalah baru, mereka sudah menyebut negara ini thogut, mau apa lagi?'' kata dia, Selasa, 11 Februari 2020.

Gus Afif menambahkan, pembubaran ormas-ormas yang memiliki ajaran radikal yang sudah dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu, tidak berimbas pada adanya gebrakan di sejumlah daerah untuk menertibkan pada ASN-nya yang terlibat dalam organisasi tersebut, termasuk di Surabaya. ''Ini menjadi gunung es lagi, yang sewaktu-waktu akan kembali meletus,'' ujar dia.