3,8 Juta Pekerja di Jatim Kena Dampak Ekonomi Corona COVID-19

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menuturkan, pihaknya masih memvalidasi data jumlah pekerja dari sejumlah sektor usaha yang terdampak Corona COVID-19.

oleh Dian KurniawanLiputan6.com diperbarui 31 Mar 2020, 10:16 WIB
Diterbitkan 31 Mar 2020, 10:16 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memperkirakan sekitar 3,8 juta pekerja di seluruh kabupaten/kota di Jatim terimbas ekonomi dan sosial akibat pandemi Corona COVID-19.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menuturkan, pihaknya masih memvalidasi data jumlah pekerja dari sejumlah sektor usaha yang terdampak Corona COVID-19. Sejumlah sektor antara lain perdagangan, pengolahan, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman.

“Angka estimasi 3,8 juta. Dari angka ini ada yang sudah tercover Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” ujar dia, Senin, 30 Maret 2020.

Namun, ia menuturkan, ada juga pekerja yang belum tercover BPNT. Pihaknya pun mematangkan kebijakan bagi pekerja yang belum ter-cover BPNT.

“Kami koordinasi dengan BPS, membedah angka pekerja di sektor informal, berusaha sendiri dan bekerja dengan orang lain,” tutur dia.

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Dana yang Disiapkan Rp 264 Miliar

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, dana yang disiapkan pemerintah provinsi untuk percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 saat ini senilai Rp264 miliar.

Khofifah menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan tambahan dana yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan program jaring pengaman sosial yang terkait dengan cash forward atau padat karya dan pelaku UMKM yang terdampak.

"Seperti yang dikatakan Pak Wakil Gubernur, sekarang konsolidasi datanya masih sedang dikoordinasikan dengan BPS. Kalau terhadap keluarga rentan yang hampir miskin dan menjadi miskin akibat pandemi COVID-19, koordinasinya nanti dengan dinas sosial," ujar dia, seperti dikutip Antara. 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya