PAD Surabaya 2022 Tak Capai Target, Hanya Rp 8,57 Triliun

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pahlawan teralisasi sebesar Rp 8,57 triliun jelang tutup tahun 2022.

Musdiq melanjutkan, jumlah itu memang lebih tinggi dibanding 2021. Namun, realisasinya ternyata tak mencapai 90 persen dari target.

"Khusus untuk PAD sendiri posisinya Rp 5,15 triliun. Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp 300 miliar dibandingkan akhir tahun kemarin," ujarnya, Senin (2/1/2023).

Musdiq mengatakan, sektor pajak menjadi penyumbang PAD terbesar. Yakni mencapai Rp 4,12 triliun. Besaran itu lebih banyak Rp 500 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai angka Rp 3,6 triliun.

"Namun kalau dibandingkan dengan target PAD tahun 2022 yang cukup tinggi sebesar Rp 9,5 triliun. Maka posisi PAD saat ini mencapai 87,15 persen," ucapnya.

Musdiq menjelaskan, capaian PAD yang di bawah target, salah satunya karena pergerakan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Hal ini sebagai dampak dari badai pandemik Covid-19 selama dua tahun.

"Memang masih ada kendala di tahun ini, sehingga pajak tidak maksimal. Karena adanya relaksasi untuk recovery masa pandemik," ujarnya.

Musdiq menyebut, hotel juga masih berharap tingkat okupansinya sekitar 70 sampai 80 persen, dari yang sebelumnya hanya 40 persen. "Jadi ini masih masa recovery. Restoran juga sama, begitu pula tempat hiburan seperti bioskop dan lain-lain," ucapnya.

Musdiq mengaku, sektor-sektor itu menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar dalam sektor pajak. Selain hotel dan restoran juga ada penyumbang pajak terbesar yaitu IMB, BPHTB, pajak air dan tanah.

"Sedangkan untuk Dinas penyumbang PAD lewat retribusi yang paling besar yaitu DPRKPP, Dinas Perhubungan dan DLH," ujarnya.

Musdiq berharap PAD kota Surabaya di tahun 2023 akan meningkat. Seiring dengan diintensifkannya pungutan pajak dilapangan karena kondisi ekonomi sudah berangsur-angsur pulih. Dispenda tidak lagi memberikan relaksasi atau kelonggaran pembayaran pajak.

"Kalau kita mengacu pada realisasi sekarang, mungkin bisa naik sekitar 500 miliar di tahun 2023," ucapnya.