Hasil kesepakatan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau KTT ASEAN yang berlangsung pada 10-11 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan berdampak positif untuk ekonomi dalam jangka panjang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, dari hasil kesepakatan dalam pertemuan KTT ASEAN meski tidak mengingat dalam ASEAN Leaderships tetapi kalau dijalankan positif untuk jangka panjang.

Bhima mencontohkan hal itu terkait meningkatkan pembayaran lintas, upaya mendorong mata uang lokal, digitalisasi, menjaga stabilitaas kawasan ASEAN. Bhima menilai, hal tersebut jika dijalankan berdampak positif untuk ekonomi dalam jangka panjang.

“Kalau dijalankan efek perdagangan inter ASEAN akan mengalami kenaikan. Kemudian kawasan ASEAN jauh lebih stabil di tengah gejolak yang ditimbulkan kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (12/5/2023).

Ia menambahkan, hal lebih penting lagi, kawasan ASEAN punya daya tarik yang disebut episentrum basis manufaktur, jasa dan basis peningkatan nilai tambah yang berdampak jangka panjang sehingga diharapkan dapat dilaksanakan pemerintah Indonesia.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pemimpin Negara ASEAN telah sepakati penguatan Konektivitas Pembayaran Regional atau Regional Payment Connectivity (RPC). Selain itu, Pemimpin Negara ASEAN juga sepakat transaksi mata uang lokal masing-masing negara atau Local Currency Transaction (LCT).

Jokowi menuturkan, kedua kesepakatan tersebut bertujuan membangun visi di antara pemimpin Negara ASEAN untuk mengembangkan sektor keuangan yang stabil sebagai fondasi untuk integrasi ekonomi kawasan.

“Implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat, ini sejalan tujuan sentral lintas ASEAN agar ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis Bank Indonesia.

Rupiah Bakal Stabil
Menanggapi hal itu, Bhima menilai langkah tersebut positif untuk ekonomi karena membuat rupiah lebih stabil dan perdagangan antar negara ASEAN lebih tinggi volumenya.

“Karena ketergantungan selama ini terhadap dolar AS sangat berisiko terutama di saat kebijakan moneter the Fed agresif dan terjadi pelemahan ekonomi Amerika Serikat,” ujar dia.

Selain itu, ia menuturkan, setiap perdagangan Indonesia terutama ke negara ASEAN harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat baru ke mata uang lokal sehingga tidak efisien.

Dampak Jangka Pendek
Meski demikian, dalam jangka pendek, dampak KTT ASEAN 2023, Bhima menilai tidak sebesar G20. “Scope relatif kecil ASEAN. Dan side event tak semarak seperti IMF dan World Bank karena itu efek yang ditimbulkan ke pariwisata relatif kecil tetapi lebih penting hasil kesepakatannya,” ujar dia.

Pengamat Maritim Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, gelaran Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo jadi momentum bagi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk ajang promosi wisata bahari. Selaras dengan program pemerintah yang hendak menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Terlebih, ia mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu, yang menilai KTT ASEAN jadi momentum untuk memasarkan Labuan Bajo. Baik sebagai The Next Bali maupun potensi sumber daya perikanannya.

"Artinya, Presiden sangat konsen dengan Labuan Bajo yang merupakan daerah wisata lautnya. Ini juga menunjukkan Presiden Jokowi berkomitmen dengan pencanangan program Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," kata Hakeng dalam pesan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

Lebih lanjut, ia mengapresiasi pemerintah yang akan menyuguhkan aneka hidangan laut bagi para delegasi KTT ASEAN Ke-42. Pasalnya, luas wilayah maritim Indonesia tersebut memiliki banyak potensi sumber kekayaan alam seperti potensi protein ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memasukkan wilayah perikanan NTT masuk dalam Zona 3, yakni WPPNRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT.

"Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonominya sekitar Rp 85 triliun. Jadi momen KTT ASEAN ini bisa pula dipakai sebagai ajang untuk menggaet investor di sektor perikanan," jelas Hakeng.

Ditambahkannya, potensi sumber daya perikanan tangkap di NTT berdasarkan data dari KKP terbilang besar. Namun yang dikelola masih rendah, baru sekitar 40 persen dari potensi lestari yaitu sebesar 388,7 ton per tahun dengan tangkapan utama berupa ikan pelagis, yakni ikan Tuna, Cakalang, Tenggiri, Selar, Kembung, dan ikan demersal yaitu berupa ikan Kerapu, Kakap, Lobster, Cumi, Kerang.